February 7, 2017

Recovery Tanpa IMF

hamfaralogo

Recovery Tanpa IMF  Oleh : Farid Prawiranegara CPA

Setelah peristiwa hancurnya menara kembar World Trade Centre (WTC) di kota New York, judul seminar ini barangkali tidak perlu diikuti dengan tanda tanya. Setelah terjadinya peristiwa ini, komitmen AS terhadap IMF, World Bank dan lain-lain sangat tergantung bagaimana AS melihat skala prioritas yang dihadapinya.

Yang pasti adalah setidak-tidaknya US$ 60 Milyar (US$ 20 milyar atas persetujuan senat AS sendiri dan US$ 40 milyar disediakan oleh G 7) akan tersedot untuk membiayai shadow war (perang dengan bayangan) AS dengan para teroris yang sampai sekarang masih belum ketahuan orangnya.

Kecuali si kambing hitam Osama Bin Laden yang memang telah jadi musuh bebuyutan AS. Disamping itu pasti milyaran US$ akan dikumpulkan untuk membangun kembali ekonomi AS yang sudah porak poranda itu. Yang pasti adalah, perang ini bukan hanya ditujukan kepada AS akan tetapi juga kepada tatanan dunia yang banyak dirasakan sangat tidak adil ini.

Itu tidak berarti bahwa kita mendukung langkah jibaku para teroris yang memang begitu terorganisir dengan rapi. Kita juga tentunya patut menundukkan kepala atas korban-korban sipil yang tidak berdosa dalam kasus tersebut. Akan tetapi, hendaknya Indonesia tidak usah bertanya lagi apakah IMF akan membantu atau tidak, bahwa dalam kondisi seperti sekarang ini, sulit bagi IMF untuk memenuhi janji-janjinya dan hadapilah kenyataan itu sebagai hikmah yang diberikan Allah kepada kita.

Untuk itu tentunya ada beberapa hal pokok yang harus dilaksanakan oleh pemerintah agar ketergantungan kita terhadap bantuan luar negeri bisa kita hapuskan. Atau mungkin lebih tepat terpaksa harus kita hapuskan:

Jangka pendek:

  • Kita harus mampu menghentikan gonjang ganjing mata uang rupiah dengan mengembalikannya menjadi alat tukar, bukan komoditi yang diperdagangkan serta mengawasi keluar masuknya valuta asing. Selanjutnya kita harus mampu sedikit demi sedikit meninggalkan US$ reserve system dan kembali ke system cadangan emas (gold standard).
  • Memaksa para eksportir besar untuk mendepositokan dananya di BI untuk memperkuat cadangan devisa kita. Mengurangi tekanan terhadap APBN agar pemerintah mempunyai waktu untuk mengambil nafas tanpa tekanan (breathing space) dengan:
    1. Melakukan negosiasi dengan IMF agar mereka mau memberikan moratorium selama paling sedikit 5 tahun.
    2. Memobilisasi uang-uang yang saat ini menganggur misalnya Jamsostek, Askes, Asabri, dana pensiun pemerintah serta BUMN dan lain-lain yang tokh sering-sering disalah gunakan oleh para pejabat yang terkait (misalnya Yanatera Bulog). Untuk membayar sebahagian atau seluruh hutang-hutang pokok dalam negeri kita sehingga dapat mengurangi tekanan terhadap APBN serta terus berusaha agar kasus larinya modal keluar negeri dapat berkurang dan menuntut kembalinya dana BLBI sambil membuka kasus-kasus korupsi lainnya.
  • Mulai mempersiapkan diri dengan program good governance

Jangka menengah:

  • Melakukan tender dan negosiasi dengan lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang sekuritasi assets atas kekayaan negara yang bisa disekuritisasikan misalnya minyak dan gas, hasil laut, hasil hutan, hasil-hasil mineral yang dapat ditambang dan laku di pasaran internasional atau asset yang saat ini terkumpul di BPPN.
  • Melanjutkan program good governance

Jangka panjang:

  • Menyelesaikan program good governance serta menimplimentasikannya dengan:
  1. Memberdayakan aparatur negara terhadap KKN dengan melakukan restrukturisasi organisasi kepemerintahan serta rasionalisasi birokrasi kepemerintahan.
  2. Melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan dengan memperkuat Internal Control system di dalam system organisasi kepemerintahan.

Latar belakang: Siapa IMF & World Bank?

Setelah perang dunia kedua, PBB dengan niat untuk membantu negara-negara yang hancur sebagai akibat perang mengadakan pertemuan di kota Bretton Wood, New Humpshire, AS, tanggal 21-22 Juli 1944. Ada beberapa keputusan penting yang diambil dalam pertemuan ini antara lain:

Dibentuknya Dana Moneter Internasional (IMF) untuk meningkatkan kerjasama moneter serta membantu negara-negara yang mengalami kesulitan liquiditas.

Menurut Far Eastern Economic Review (FEER) edisi April 12, 2001 dengan judul Building a Better IMF, AS mempunyai hak suara 17% yang merupakan hak suara terbesar dan oleh karenanya menempati posisi terpenting didalam menentukan kebijakan strategis IMF. Oleh sebab itu ketika AS berbicara, IMF mendengar. Contohnya menurut seorang bekas pejabat penting IMF adalah ketika pada tahun 1998 Departemen Keuangan AS menolak usulan IMF untuk mendongkrak nilai mata uang rupiah. Penolakan ini dipatuhi oleh IMF sehingga menyebabkan tergulingnya rezim Soeharto ketika itu. Simon Ogus, dari DSG Asia sebuah perusahaan konsultan independen ekonomi makro yang berpusat di Hongkong seperti yang dikutip oleh FEER pengaruh AS begitu besarnya sehingga: “on a bailout, it won’t be the IMF making the decision. It will be the State Department (keputusan mengenai tindakan penyelamatan keputusan bukan diambil oleh IMF. Akan tetapi oleh Departemen Luar negeri AS)”.

 

Akan tetapi ironisnya ketika pemerintahan George W. Bush ingin mengadakan reformasi di tubuh IMF, ia mengalami kesulitan pasalnya, lagi-lagi menurut FEER: “There is no grassroot constituency or big business backing for call to change how the IMF works (tidak mendapatkan dukungan konstituent akar rumput atau business besar yang menginginkan adanya perubahan kinerja IMF)”. Dengan kata lain, setiap keputusan IMF mengenai tindakan penyelamatan perekonomian suatu negara termasuk Indonesia, harus mendapat dukungan AS dan pada gilirannya harus mendapat dukungan business besar. Tentunya dukungan tidak dapat diberikan bila negara yang bersangkutan tidak tunduk kepada kepentingan-kepentingan mereka. Sepanjang pemerintah tidak mampu menjamin kepentingan-kepentingan mereka di Indonesia, jangan harap IMF akan datang menyelamatkan kesulitan ekonomi kita. Hal tersebut tentunya menempatkan kita dibawah kekuasaan yang maha dahsyat alias dijajah oleh kekuatan ini.

Dibentuk International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) yang kemudian terkenal dengan nama Bank Dunia (World Bank). Tidak dapat disangkal bahwa IMF dan Bank Dunia setali tiga uang alias sama saja. Sesuai dengan namanya niat membentuk Bank Dunia adalah untuk membantu negara-negara di dunia untuk keluar dari kehancuran ekonominya serta meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam kasus Indonesia, pinjaman-pinjaman Bank Dunia bukan berakibat meningkatnya kesejahteraan rakyat yang saat ini kita hadapi justru malah sebaliknya, rakyat menjadi tidak sejahtera, bagaimana tidak bila nilai tukar rupiah ambruk dari Rp. 2,500.-/US$ 1.- menjadi Rp.15,000.-/US$ 1.-. Mengapa hal ini bisa sampai terjadi? Bukankan itu berarti suatu kegagalan bagi Bank Dunia? Padahal selama 32 tahun mereka telah mendukung pemerintah Soeharto? Dimana kesalahannya? Hal-hal inilah yang seharusnya mereka jawab.

Pinjaman-pinjaman yang disalurkan baik yang melalui IMF maupun yang melalui Bank dunia menggunakan denominator US$. Digunakannya mata uang AS ini adalah karena ketika itu bank sentral AS mempunyai cadangan emas terbesar di dunia yang menjamin nilai mata uangnya. Oleh sebab itu maka AS diharuskan menjaga rasio jumlah uang yang beredar dengan cadangan emasnya. Hal ini berarti bahwa setiap tambahan US$ yang dilepas oleh Amerika serikat kepasar harus dibarengi dengan penambahan jumlah emas yang menjadi jaminannya. Konsep ini dikenal dengan nama Gold Standard.

Akan tetapi setelah perang Vietnam selesai, secara sepihak AS telah memutuskan untuk meninggalkan perjanjian Bretton Wood dan meninggalkan kewajiban menjaga rasio gold standard yang telah ditetapkan. Sejarah juga mencatat bahwa setelah ditinggalkannya Gold Standard kepercayaan terhadap dollar AS ternyata tetap tidak berkurang. Apa rahasia keberhasilan ini? Jaminan apa yang diberikan oleh AS sehingga dollarnya begitu dipercaya?

Jawabannya adalah pertama: Keperkasaan ekonominya, kita telah melihat bagaimana AS mendominasi perekonomian dunia. Kedua: Keperkasaan militernya. Rasanya tidak berlebihan bila kita katakan bahwa setelah perang dingin selesai AS adalah satu-satunya kekuatan militer dunia yang saat ini tidak ada tandingannya. Kemudian yang ketiga: Kedaulatan negara AS (sovereignty) adalah jaminan utama US$. Kemampuannya menjadi polisi dunia, setidak-tidaknya mengangkat dirinya menjadi polisi dunia memperkuat jaminan bahwa AS dapat selalu mempertahankan kedaulatannya.

Dengan kata lain, bila kekuatan ekonomi AS tiba-tiba hancur atau bila kekuatan militer AS tiba-tiba jatuh atau bila mendadak kewibawaan militer AS tiba-tiba dipertanyakan seperti yang terjadi dengan runtuhnya menara kembar pusat perdagangan dunia (WTC) atau mendadak terjadi perpecahan sehingga kedaulatan AS hancur berantakan seperti Uni Soviet, siapa yang akan paling merugi? Menurut hemat saya yang paling dirugikan adalah negara-negara yang menggunakan dollar AS sebagai denominasi perdagangan luar negerinya. Oleh sebab itu, negara-negara ini pada prinsipnya akan berusaha mati-matian untuk menjaga kedaulatan AS. Apalagi negara-negara yang menjadikan dollar AS sebagai jaminan utama mata uang negerinya termasuk Indonesia.

Jadi sebenarnya kita ikut membangun kekuatan AS serta menjamin kelangsungan hidup negara yang bernama AS ini. Ekonomi dunia sangat tergantung kepada dollar AS. Dengan ini AS berhasil mempertahankan hegemoni nya di dunia. Akan tetapi kejadian pada tanggal 11 September 2001 telah merubah citra AS. ternyata AS tidak mampu mempertahankan diri dari serangan teroris. Hal ini berakibat runtuhnya mitos kekuatan militer AS, yang berakibat hancurnya kedigjayaan ekonomi AS. Ternyata AS adalah negara bersiko tinggi. Pada gililirannya telah menurunkan nilai mata uangnya terhadap mata uang dunia lainnya, herannya kecuali Indonesia. Apa arti perubahan ini bagi Indonesia?

Baik hutang luar negeri pemerintah maupun swasta tidak selalu dalam mata uang dollar, akan tetapi kita menggunakan denominasi US$ yang memang telah menjadi denominasi perdagangan internasional. Bahkan menurut informasi yang saya dengar, 80% hutang kita dalam mata uang yen. Itu berarti, dengan menurunnya nilai mata uang US$ terhadap mata uang dunia lainnya, dibutuhkan lebih banyak US$ untuk membayar nilai yang sama kepada negara-negara di dunia dalam mata uang negara yang bersangkutan. Di lain pihak nilai hutang kitapun akan membengkak dalam dinominasi US$ terhadap mata uang negara-negara pemberi hutang. Menurut hemat saya inilah yang menyebabkan mengapa akhir-akhir ini nilai Rupiah justru melemah terhadap US$, terbalik dari trend yang berlaku di dunia internasional. Pada gilirannya hal ini akan menyebabkan semakin beratnya tekanan kepada APBN kita.

 

Mengembalikan rupiah sebagai alat tukar, bukan komoditi yang diperdagangkan Selanjutnya kita harus mampu sedikit demi sedikit meninggalkan US$ reserve system dan kembali ke system cadangan emas (gold standard).

Sebenarnya hanya perlu beberapa keputusan untuk menghentikan gonjang ganjingnya nilai tukar rupiah ini, tidak perlu “beat around the bush” alias bicara ngalor ngidul, susah untuk dimengerti oleh orang awam seperti saya ini, untuk mengatakan hal-hal yang sebenarnya sangat sederhana. Dengan asumsi bahwa negara ini sedang dalam keadaan darurat, setidak-tidaknya dalam keadaan krisis ekonomi yang acute, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah sbb:

  1. Melarang melakukan profit taking di dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atas mata uang rupiah terhadap mata uang asing manapun.
  2. Membatasi jumlah keluar masuknya mata uang rupiah dan mata uang asing lainnya secara fisik ke dan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Tentu dengan memberi tenggang waktu, katakanlah satu bulan. Keluar masuknya mata uang hanya bisa dilakukan melalui transfer, akan tetapi pengambilan valuta asing (valas) secara tunai dari bank-bank di Indonesia untuk keperluan di dalam negeri melebihi nilai yang telah ditentukan hanya dapat dilakukan dalam bentuk mata uang rupiah dengan nilai pasar pada saat pengambilan. Menurut hemat saya tidak perlu di pack
  3. Menjamin tersedianya valas bagi mereka yang memerlukan mata uang asing dalam jumlah besar untuk pembayaran-pembayaran khusus antara lain:
  1. repatriasi laba ke luar negeri bagi perusahaan-perusahaan PMA,
  2. pembayaran hutang dan bunga bagi perusahaan-perusahaan yang berhutang dalam bentuk valas, kebutuhan import,
  3. kebutuhan-kebutuhan lain sepanjang valas tersebut tidak digunakan untuk melakukan spekulasi dengan nilai pasar yang diawasi dan ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan supply dan demand pada saat transaksi berlaku efektif. Akan tetapi pembelian hanya bisa dilakukan di Bank Indonesia dan/atau bank-bank agen yang ditunjuk dan/atau terdaftar di Bank Indonesia dan hanya untuk keperluan yang spesifik. Dengan kata lain keluarnya valas dari BI hanya dapat dilakukan bila ada underlaying transactions yang jelas.

Langkah-langkah ini penting agar keluar masuknya valas hanya melalui pintu-pintu yang dapat dimonitor sehingga penggunaan valas bisa diawasi dan dengan demikian bisa dicegah penggunaannya untuk berspekulasi yang merupakan penyebab utama ketidak stabilan nilai rupiah, setidak-tidaknya sampai kondisi perekonomian dan politik kita kembali stabil.

Disamping itu hal ini juga penting untuk memaksa orang menggunakan rupiah sebagai alat tukar di negara kesatuan RI. Tidak masuk akal bagi orang yang tinggal di Indonesia menyimpan uangnya dalam bentuk valas tunai dalam jumlah besar padahal valas tersebut bukan merupakan alat tukar sah yang berlaku di Indonesia. Selama rupiah masih diperdagangkan di luar dan di dalam negeri maka mau tidak mau akan selalu timbul speculative motive dari para pedagang valas. Oleh karenanya harus ada langkah-langkah yang secara gamblang memberikan pesan bahwa Indonesia tidak dapat mentolerir spekulasi rupiah terhadap valuta asing manapun. Memang banyak orang yang ragu apakah langkah ini akan berhasil mengingat sudah rusaknya mental aparat kita.

Mengenai mental aparat semua kita sudah mengetahuinya, akan tetapi setidak-tidaknya langkah ini merupakan deterrent (pencegah) dipergunakannya mata uang rupiah sebagai alat spekulatif yang saat ini selalu terjadi, apakah langkah ini diambil atau tidak, apakah kita sudah mempunyai aparat yang bersih atau belum. Akan tetapi hal ini tidak akan efektif bila kita tidak mulai kembali ke gold standard system sehingga ketergantungan kita terhadap US$ semakin lama semakin berkurang.

Ketika kita akan mempertukarkan barang melalui mekanisme pasar hendaknya kita menggunakan medium perantara yang diterima secara universal oleh masyarakat yaitu uang. Kalau kita mengikuti logika ini, maka ketika kita ingin mempertukarkan medium perantara yang bernama uang, seharusnya ada medium perantaranya dapat diterima secara universal atau uangnya uang. Kita tahu bahwa uang pada awalnya terbuat dari logam mulia emas dan perak yang ketika itu secara universal dapat diterima oleh masyarakat.

Kita hendaknya jangan pula lupa bahwa dahulu satu rupiah juga sering disebut satu perak. Sudah saya katakan tadi bahwa ketika gold standard system ditinggalkan dan diganti dengan US$ reserve system pada prinsipnya jaminan kita adalah kemampuan AS mempertahankan kekuatan ekonominya, kekuatan bersenjatanya serta kedaulatan AS sendiri. Ketika salah satu dari ketiga hal ini terganggu maka implikasinya terhadap Indonesiapun sangat besar. Ketergantungan model inilah yang dikatakan oleh Bung Karno sebagai Neo Kolonialisme dan Neo Imperialisme.

Sejalan dengan hal tersebut diatas ketika kekuatan militer kita sedang terpuruk sementara ekonomi kita sedang menghadapi cobaan dahsyat seperti sekarang ini, maka memperdagangkan uang rupiah sebenarnya jelas berarti memperdagangkan kedaulatan bangsa. Bukankah ini bentuk ketidak adilan ? Oleh sebab itu, kita perlu heran bila masih banyak pengusaha yang sampai hati memperdagangkan kedaulatan bangsa dengan mencari keuntungan dari perdagangan mata uang rupiah sementara para ekonom kita masih mau mengemis kepada IMF yang jelas-jelas merupakan kaki tangan para penjajah baru ini dan dalam kondisi ekonomi dunia seperti sekarang saya yakin IMF akan sulit melaksanakan komitmennya.

Masalah lainnya adalah bila kita memperhatikan apa yang dikatakan “pasar uang” di dunia, pasar itu didominasi oleh satu macam uang yaitu US$ yang hanya bisa dicetak oleh AS, pertanyaannya kemudian: Apakah mekanisme “pasar uang” model ini masih dapat dikatakan sebagai mekanisme yang sempurna (perfect)?” Kalau memang perfect kejadian tanggal 11 September 2001 yang lalu tentu tidak akan berpengaruh keseluruh dunia.

Memaksa para eksportir besar untuk mendepositokan dananya di BI atau agen-agen yang ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk memperkuat cadangan devisa kita.

Sementara kita masih belum bisa kembali ke gold Standard, maka jaminan utama mata uang kita masih tetap US$ dan penghasil US$ yang terbesar tentunya berasal dari hasil exploitasi sumber daya alam (natural resources) kita, yang saat ini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing serta hasil ekspor lainnya diluar sumber daya alam. Dalam kondisi dimana kita memerlukan devisa besar maka kita terpaksa harus mengambil langkah diatas. Kebijaksanaan ini harus dilakukan tanpa pandang bulu bagi semua dana hasil export yang tercatat, termasuk dari para exportir perusahaan-perusahaan asing (PMA) seperti Freeport, Caltex dan lain-lain.

Kita bisa mengerti bila perusahaan-perusahaan PMA menginginkan adanya jaminan tersedianya valas agar mereka bisa melakukan repatriasi laba ke negara-negara asalnya. Atau jaminan tersedianya valas untuk membayar hutang beserta bunganya bagi perusahaan-perusahaan yang berhutang dalam valas. Akan tetapi kita tidak bisa menerima bila seluruh hasil export yang didapat dari hasil operasinya di Indonesia baik modal maupun labanya di simpan di luar negeri dan hanya kebutuhan operasional saja yang kemudian ditransfer kembali ke Indonesia. Cara ini tidak memberikan value added (nilai tambah) finansial bagi Indonesia. Kenyataannya inilah yang saat ini terjadi, padahal perekonomian Indonesia membutuhkan cadangan devisa yang memadai. Sementara mereka mendapatkan keuntungan besar sebagai hasil operasi mereka di Indonesia. Ingat: perekonomian Indonesia sedang dalam keadaan krisis. Jaminan yang mungkin dapat diberikan oleh BI adalah mengeluarkan surat berharga semacam Sertifikat Bank Indonesia.

 

Keyword artikel: Recovery Tanpa IMF?, Recovery Tanpa IMF?


STEI HAMFARA Merupakan salah satu Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Unggulan yang mengintegrasikan model Pendidikan Tinggi Ekonomi Islam dengan Sistem Pendidikan Berpesantren.

Dengan sistem pendidikan berpesantren terbukti membuat mahasiswa STEI Hamfara sangat kuat dalam memahami Ilmu Ekonomi yang sesuai Syariah dan alumninya dikenal memiliki komitmen tinggi serta karakter tangguh dalam membumikan Ekonomi Islam serta berpegang teguh dengan nilai-nilai Islam yang merupakan rahmatan lil’aalamiin.

Di gembleng oleh dosen dan para profesional dalam bidang Ekonomi Islam serta oleh para Pakar Syariah, Pendidikan Berpesantren di STEI Hamfara Membentuk Mahasiswa menjadi Pribadi yang Professional, unggul dalam bidang Ekonomi Islam dan Ulama dalam bidang  Ilmu Agama.

Untuk Pendaftaran Calon Mahasiswa anda bisa mengunjungi:

http://steihamfara.ac.id/formulir

atau hubungi bidang promosi dan penerimaan mahasiswa baru:

CP : Wahyu Dianto,SEI
0857 2821 1006

Mu’tashim Billah M, SEI, MM
0811 255 4846
0877 3821 4846