February 7, 2017

ISLAM, PENANGGULANGAN KKN DAN PENCIPTAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH

hamfaralogoISLAM, PENANGGULANGAN KKN  DAN PENCIPTAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH. Berbicara korupsi di Indonesia ibarat berbicara tentang sebuah legenda. Sebuah cerita yang menyebar secara turun menurun. Begitu spektakulernya korupsi di Indonesia sehingga orang menyebut sebagai systemic corruption. Yakni ketika korupsi telah menjadi sebuah budaya komunal, bukan lagi sekadar gejala individual. Ketika ada seorang koruptor di tengah birokrat yang bersih, jelas korupsi itu merupakan gejala individual. Tapi ketika korupsi telah berlangsung berbilang tahun, di tengah birokrat yang korup, yang dilindungi oleh aparat penegak hukum yang juga korup, maka korupsi seperti ini tidak lagi dapat disebut sebagai gejala individual, tapi sudah merupakan korupsi yang sistemis.

Terbongkarnya kasus atau skandal dana non-bujeter bulog sebesar Rp 50-an milyar, hanyalah sebuah puncak kecil dari sebuah gunung es dari mega korupsi di Indonesia. Bagaimana akhir dari skandal itu, sebagian dari kita mungkin sudah bisa menerka-nerka. Yang pasti, sistem yang korup akan lebih cenderung melindungi koruptor ketimbang menyeretnya ke meja hijau. Karena bila tidak, itu sama saja menyeret semua. Siapa yang mau?

Nah, dari sini menarik untuk didiskusikan. Mengapa korupsi yang demikian rupa terjadi di Indonesia? Umumnya orang menjawab:

  • Karena gaji yang kecil. Tapi mengapa korupsi juga dilakukan oleh para pejabat yang terbilang gajinya sudah puluhan juta?
  • Tiadanya teladan dari pemimpin. Bahkan sementara ini, pemimpinlah yang justru memberi contoh bagaimana cara korupsi yang teraman.
  • Tiadanya hukuman yang setimpal. Membuat para koruptor tidak perlu merasa takut. Apalagi dalam kenyataannya, oknum polisi, jaksa, hakim, pengacara dan bahkan pers semuanya bisa dibeli. Oleh karena itu, korupsilah yang banyak, agar sebagian dari dana itu bisa dipakai untuk menutup mulut semua orang.
  • Pragmatisme masyarakat. Idealnya masyarakat turut berperan dalam mengawasi birokrat. Tapi, seolah putus asa, masyarakat yang ada justru terlibat dalam turut menyuburkan korupsi. Tidak tahan bila urusannya dipersulit, acap uluran segepok uang diberikan kepada para birokrat.
  • Ini yang paling gawat. Yakni bila korupsi sudah dianggap sebagai kelaziman. Ketika seorang menjadi kaya mendadak tidak dianggap keanehan, tapi bahkan dianggap sebagai lambang kesuksesan. Ketika rasa malu itu tidak ada lagi. Maka segalanya mungkin sekali terjadi.

 

Apa sih dampak buruk dari korupsi, kolusi dan nepotisme? Beberapa bisa disebut, yakni:

  • In efisiensi. Akibat kolusi, nilai proyek di mark up sedemikian rupa agar dapat memberikan keuntungan bagi birokrat dan pelaksana proyek. Akibatnya ada banyak sekali dana yang semestinya bisa dialokasikan untuk keperluan lain, dinikmati oleh hanya segelintir orang. APBN yang demikian besar hanyalah semu. Karena sebagiannya dikorup.
  • Pelayanan atau pekerjaan berkualitas rendah. Pelayanan terbaik hanya diberikan kepada yang mampu memberi uang. Sementara akibat sebagian dana sudah tersedot untuk setor sana sini, maka dana yang benar-benar digunakan untuk pekerjaan proyek menjadi sangat minim. Akibatnya, pekerjaan dilakukan seadanya. Jalan baru yang cepat rusak. Jembatan ambrol tidak lama setelah diresmikan atau gedung retak dan sebagainya adalah sebagian dari bukti-bukti rendahnya kualitas pekerjaan akibat korupsi.
  • Distrubusi buruk. Tingginya inefisiensi, yakni ketika sebagian dana dinikmati oleh hanya segelintir orang, membuat distribusi buruk. Uang yang semestinya bisa digunakan untuk membuat proyek lain, yang karenanya bisa menyerap sekian ratus tenaga kerja misalnya, tidak terjadi.
  • Merugikan masyarakat. Akiba kolusi, kadang diambil keputusan yang tidak semestinya, yang ujungnya merugikan masyarakat. Untuk katanya menyelamatkan bank bermasalah dikucurkan BLBI ratusan triliun rupiah. Ternyata dalam prosesnya tercium aroma KKN. Kini untuk mengembalikan obligasi dan bunganya yang terlanjur diterbitkan, pemerintah terpaksa menaikkan pajak dan mengurangi subsidi. Siapa yang menanggung? Rakyat.

 

Jadi bagaimana solusinya? Korupsi yang sistemik hanya mungkin diatasi dengan pergantian sistem dan pembersihan terhadap birokrat. Islam memberikan beberapa jalan. Yakni:

  • Penggajian yang layak
  • Teladan pemimpin
  • Larangan menerima hadiah dan suap
  • Perhitungan kekayaan
  • Hukuman setimpal
  • Pengawasan masyarakat
  • Penanaman iman

(selengkapnya baca makalah terlampir)

Keyword artikel: PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PEMERINTAHAN YANG BERSIH,PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PEMERINTAHAN YANG BERSIH


STEI HAMFARA Merupakan salah satu Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Unggulan yang mengintegrasikan model Pendidikan Tinggi Ekonomi Islam dengan Sistem Pendidikan Berpesantren.

Dengan sistem pendidikan berpesantren terbukti membuat mahasiswa STEI Hamfara sangat kuat dalam memahami Ilmu Ekonomi yang sesuai Syariah dan alumninya dikenal memiliki komitmen tinggi serta karakter tangguh dalam membumikan Ekonomi Islam serta berpegang teguh dengan nilai-nilai Islam yang merupakan rahmatan lil’aalamiin.

Di gembleng oleh dosen dan para profesional dalam bidang Ekonomi Islam serta oleh para Pakar Syariah, Pendidikan Berpesantren di STEI Hamfara Membentuk Mahasiswa menjadi Pribadi yang Professional, unggul dalam bidang Ekonomi Islam dan Ulama dalam bidang  Ilmu Agama.

Untuk Pendaftaran Calon Mahasiswa anda bisa mengunjungi:

http://steihamfara.ac.id/formulir

atau hubungi bidang promosi dan penerimaan mahasiswa baru:

CP : Wahyu Dianto,SEI
0857 2821 1006

Mu’tashim Billah M, SEI, MM
0811 255 4846
0877 3821 4846