February 7, 2017

PARADIGMA SISTEM EKONOMI ISLAM

hamfaralogoPARADIGMA SISTEM EKONOMI ISLAM. Oleh : Muhammad Ismail Yusanto. Hancurnya sosialisme beberapa waktu lalu seiring dengan runtuhnya Uni Sovyet dan sejumlah negara komunis lainnya di penghujung tahun 80-an, dan makin loyonya kapitalisme seperti ditunjukkan dengan terjadinya krisis di berbagai negara, memberikan pertanda serius kepada kita. Di Indonesia misalnya, krisis ekonomi yang telah berlangsung lebih dari lima tahun betul-betul membawa pengaruh yang sangat buruk bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Puluhan juta orang terpaksa hidup dalam kemiskinan dan belasan juta kehilangan pekerjaan. Jutaan anak harus putus sekolah. Dan jutaan lagi lainnya mengalami malnutrisi. Hidup semakin tidak mudah dijalani, sekalipun untuk sekadar mencari sesuap nasi. Beban kehidupan bertambah berat seiring dengan kenaikan harga-harga akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Bagi mereka yang lemah iman, berbagai kesulitan yang dihadapi itu dengan mudah mendorongnya untuk melakukan tindak kejahatan. Berbagai bentuk kriminalitas mulai dari pencopetan, perampokan maupun pencurian dengan pemberatan serta pembunuhan dan perbuatan tindak asusila, budaya permisif, pornografi dengan dalih kebutuhan ekonomi terasa semakin meningkat tajam. Di sisi lain, sekalipun pemerintahan era reformasi telah berjalan sekian tahun, tapi kestabilan politik belum juga kunjung terujud. Bahkan gejolak sosial dan politik di beberapa daerah malah terasa lebih meningkat. Mengapa semua itu terjadi?

Paling sedikit ada tiga perspektif yang bisa dipakai untuk menjelaskannya (Zaim, 1999). Pertama, dalam perspektif teknis ekonomi krisis itu terjadi oleh karena lemahnya fundamental ekonomi, hutang luar negeri yang luar biasa besar, terjadinya defisit neraca transaksi berjalan dan sebagainya. Solusinya, meningkatkan ekspor, restrukturisasi hutang, dan sebagainya. Sementara dalam perspektif politis, krisis itu terjadi karena berkuasanya rezim yang korup dengan tatanan yang tidak demokratis. Solusinya, melancarkan proses demokratisasi hingga pergantian rezim seperti yang sudah terjadi pada rezim Soeharto. Tapi dalam perspektif filosofis radikal, krisis tersebut terjadi bukan karena itu semua. Tapi lebih oleh karena sistem yang dipakai, yakni kapitalisme liberal, yang memang sudah cacat sejak awal dan bersifat self-destructiv.

Dalam pandangan Islam, sangatlah jelas bahwa krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi dan berlanjut menjadi krisis sosial dan politik bukanlah musibah, melainkan fasad (kerusakan). Bila musibah menurut definisi al-Qur’an sebagai peristiwa (seperti gunung meletus, gempa bumi dan sebagainya) yang terjadi di luar kuasa, kehendak dan kontrol manusia, maka fasad terjadi akibat tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan manusia sendiri yang menyimpang dari ketentuan Allah (al-Rum 41), “Telah nyata kerusakan di darat dan lautan oleh karena tangan-tangan (dosa-dosa) manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”

Muhammad Ali Ashabuni dalam kitab Shafwatu al-Tafasir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bi ma kasabat aydinnaas dalam ayat ini adalah bi sababi ma’ashinnaas wa dzunubihim (oleh karena kemaksiyatan-kemaksiyatan dan dosa-dosa yang dilakukan manusia). Maksiyat adalah setiap bentuk pelanggaran terhadap hukum Allah, yakni melakukan yang dilarang dan meninggalkan yang diwajibkan. Dan setiap bentuk kemaksiyatan pasti akan menimbulkan dosa. Dan setiap penyimpangan terhadap hukum Allah memang akan menimbulkan fasad baik menimpa dirinya sendiri ataupun masyarakat luas. Maka krisis ekonomi yang melanda Indonesia yang sengaja dinampakkan oleh Allah sesungguhnya merupakan akibat logis dari kesalahan manusia dalam menetapkan sistem ekonomi, khususnya sistem moneter, yakni   kesalahan dalam menetapkan jenis dan fungsi mata uang. Berkenaan dengan ayat ini, berkata Abul ‘Aliah, “Barang siapa mendurhakai Allah di muka bumi, maka ia telah membuat kerusakan di muka bumi, karena perbaikan di langit dan di bumi adalah dengan taat kepada-Nya” (Tafsir Ibnu Katsir).

Selama ini terbukti di tengah-tengah masyarakat, termasuk dalam penataan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di negeri yang sekularistik ini, banyak sekali kemaksiyatan dilakukan. Di Indonesia, aturan-aturan Islam memang tidak pernah secara sengaja diterapkan. Islam, meski dianut oleh mayoritas penduduk negeri ini, sebagaimana agama dalam pengertian barat, hanya ditempatkan dalam urusan individu dengan tuhannya saja. Sementara dalam urusan sosial kemasyarakatan, agama (Islam) ditinggalkan. Maka, di tengah-tengah sistem sekularistik tadi lahirlah berbagai bentuk tatanan yang jauh dari nilai-nilai agama. Yakni tatanan ekonomi yang kapitalistik, perilaku politik yang oportunistik, budaya hedonistik, kehidupan sosial yang egoistik dan individualistik, sikap beragama yang sinkretistik serta paradigma pendidikan yang materialistik.

Dalam tatanan ekonomi kapitalistik, kegiatan ekonomi digerakkan sekadar demi meraih perolehan materi tanpa memandang apakah kegiatan itu sesuai dengan aturan Islam atau tidak. Aturan Islam yang sempurna dirasakan justru menghambat.

Terhadap musibah kita diminta untuk bersabar. Dengan kesadaran tauhid, kita meyakini bahwa segala sesuatu adalah milik Allah dan akan kembali kepada-Nya (inna lillahi wa inna ilayhi raji’uun). Tapi menghadapi fasad, hanya ada satu cara: kembali ke jalan yang benar sebagaimana disebutkan dalam surah al-Rum ayat 41 di atas, yaitu jalan yang diridhai Allah SWT. Itulah syariah Islam, khususnya menyangkut masalah ekonomi dan keuangan. Tidak dengan cara lain.

Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan bukan sekadar bersifat teknis ekonomi, juga bukan sekadar penggantian rezim atau melancarkan proses demokratisasi, tapi lebih dari itu harus merupakan penggantian sistem secara total. Sistem ekonomi kapitalis yang didasarkan pada falsafah materialisme memandang manusia hanya sebagai suatu realitas material yang kosong dari ruh. Asumsi yang dijadikan pijakan analisis berangkat dari pandangan dunia yang sangat sempit, yaitu kebendaan, dan tidak pernah dicoba untuk melihat wawasan yang lebih luas lagi sebagaimana dimiliki oleh Islam yang meyakini bahwa kehidupan dunia hanyalah sekadar wasilah bagi sampainya pada kehidupan abadi di alam nanti. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan psikologis, spiritual dan filosofis pada diri manusia sehingga apa yang dihasilkan oleh kemajuan ekonomi modern tidak pernah memberikan kebahagiaan sejati. Gaya hidup konsumeristik, hedonistik, individualistik makin menggejala yang pada gilirannya menimbulkan kesenjangan, anomie, kehampaan ruhani, dan yang paling mengerikan adalah proses dehumanisasi manusia dengan segala bentuk dan ekses-eksesnya seperti berkembangnya penyakit AIDS dan meningkatnya kriminalitas serta berbagai bentuk penyakit sosial lainnya. Kesimpulannya, manusia makin jauh dari hakekat eksistensinya di dunia. Dan itu tidak dapat disembuhkan dengan sekadar meningkatkan pendapatan perkapita. Ada banyak sisi yang terabaikan oleh sistem ekonomi kapitalis.

Maka, berkutat dengan cara-cara kapitalisme dalam menyelesaikan krisis ekonomi atau ragu terhadap cara Islam, hanya akan memperpanjang krisis. Dan itu berarti memperparah keadaan yang akan semakin membuat kita menderita. Masalahnya, sistem apa yang kiranya dapat menggantikan kapitalisme setelah saudara kembarnya, sosialisme, bahkan telah lebih dulu juga mengalami kebangkrutan? Di sinilah Islam, tepatnya sistem ekonomi Islam, memiliki peluang sangat besar. Krismon ternyata membawa berkah.

Paradigma Sistem Ekonomi Islam

Paradigma sistem ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari paradigma Islam, karena paradigma sistem ekonomi Islam berpangkal, dan memang harus berpangkal, pada paradigma Islam itu sendiri. Paradigma Islam merupakan sumber dari paradigma sistem ekonomi Islam. Maka, mustahil membangun paradigma sistem ekonomi Islam tanpa memperhatikan paradigma Islam.

Risalah Islam diturunkan Allah dimaksudkan untuk mengatur hidup manusia guna   mewujudkan ketentraman hidup, bukan sekadar memenuhi kebutuhan (atau keinginan), serta menjadikan perolehan kebahagiaan (al-hasanat) di dunia dan akhirat sebagai nilai ekonomi tertinggi yang hendak diwujudkan oleh manusia. Oleh karena itu, Islam menjadikan paradigma ekonomi berhubungan dengan perintah dan larangan-larangan Allah. Yakni dengan menghubungkan gagasan-gagasan yang menjadi dasar kepengurusan individu dan masyarakat, serta menjadikan langkah-langkah ekonomi sesuai dengan pendapat dan pemikiran Islam serta hukum Islam. Membatasi perbuatan ekonomi dengan hukum syara’ sebagai undang-undang yang membolehkan apa yang dibolehkan Islam dan membatasi apa yang harus dibatasi. Inilah pengertian kegiatan ekonomi dalam Islam sebagai bagian dari ibadah kepada Allah yang implikasinya tidak berhenti di dunia saja, tapi sampai ke negeri akhirat karena semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya di sana kelak.

Keyakinan Islam juga mengatakan bahwa syariah pastilah membawa rahmah. Artinya, di dalam syariat pasti terkandung kebaikan-kebaikan. Bila syariah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka kebaikan-kebaikan itu akan dirasakan baik oleh individu maupun masyarakat. Dengan keyakinan seperti itu, disimpulkan bahwa kegiatan ekonomi yang baik adalah apa yang dikatakan baik oleh syariah dan yang buruk adalah apa yang dikatakan buruk oleh syariah (al-hasan ma hassanahu al-syar’u, al-qabih ma qabbahahu al-syar’u). Jadi, melaksanakan sistem ekonomi Islam berarti adalah melaksanakan syariah Islam di bidang ekonomi. Dan agar syariah dapat selalu menjawab tantangan perkembangan ekonomi, ijtihad di bidang ekonomi, khususnya tentang perkara-perkara baru seperti tentang kartu kredit, smart card, e-commerce, dan sebagainya harus terus dilakukan.

Dari paradigma utama di atas, bisa dibuat paradigma turunan (derivat) untuk berbagai aspek dalam ekonomi, disamping dengan paradigma itu juga mampu menyelesaikan sejumlah dikotomi yang selama ini terjadi dalam sistem ekonomi yang berjalan, diantaranya:

Paradigma Kepemilikan

Islam memiliki paradigma yang khas tentang kepemilikan harta. Bahwa harta pada hakekatnya adalah milik Allah (24:33). Dan harta yang dipunyai manusia sesungguhnya merupakan pemberian dari Allah yang dikuasakan kepadanya (57:7). Kata rizki sendiri artinya memang pemberian (a’tho). Oleh karenanya, harta semestinya hanya boleh dimanfaatkan sesuai dengan kehendak Allah, yang memiliki harta itu. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa di alam akherat nanti Allah akan menanyai manusia 4 hal: tentang umur, badan, ilmu dan harta. Menariknya, untuk tiga hal pertama hanya ditanyakan satu perkara: untuk apa dimanfaatkan. Tapi menyangkut harta ditanyakan dari mana diperoleh dan untuk apa digunakan. Di sinilah pentingnya Islam mengatur masalah kepemilikan (macam kepemilikan, sebab-sebab didapatkannya kepemilikan), pemanfaatan kepemilikan dan distribusi kekayaan di antara manusia.

Pandangan Islam   berbeda dengan paham kapitalisme, yang menganggap harta sepenuhnya adalah milik manusia karena manusia yang mengusahakan, dan oleh karenanya manusia bebas mendapatkan dan bebas pula memanfaatkannya. Dari pandangan ini muncul falsafah hurriyatu al-tamalluk (kebebasan kepemilikan), yang dianggap bagian dari hak asasi manusia. Menurut faham ini, manusia bebas menentukan cara mendapatkan dan memanfaatkan hartanya. Pandangan Islam juga berbeda dengan sosialisme, yang kebalikan dari sistem kapitalisme, tidak mengakui kepemilikan individu. Sosialisme mematikan kreatifitas manusia. Dimensi individual dan motiv-motiv manusiawi dihilangkan. Akibatnya, dorongan pencapaian pribadi menjadi tidak ada. Tidak ada gairah kerja, yang pada gilirannya menyebabkan penurunan secara drastis produktivitas masyarakat secara umum.

Paradigma Uang  

Islam membedakan antara money (uang) dengan capital (modal). Money sebagai public goods adalah flow concept, sedang capital sebagai private goods adalah stock concept. Money adalah milik masyarakat, maka penimbunan uang (atau dibiarkan tidak produktif) dilarang karena akan mengurangi jumlah uang beredar. Bila diibaratkan dengan darah, maka perekonomian akan kekurangan darah atau mengalami kelesuan alias stagnasi. Semakin cepat money berputar dalam perekenomian maka akan semakin baik bagi ekonomi masyarakat. Maka, uang harus dibelanjakan. Kalau tidak, sebagai private goods, dana itu diinvestasikan, dishadaqahkan atau dipinjam(qard)kan tanpa memungut riba, dikeluarkan zakatnya dan dilarang untuk modal judi. Secara makro, langkah-langkah itu akan membuat velocity of money akan bertambah cepat. Ini artinya tambahan darah baru bagi perekonomian secara keseluruhan.

Bagi yang tidak dapat memproduktifkan capital-nya, maka Islam menganjurkan untuk melakukan syarikah, yakni melakukan kerjasama bisnis dengan orang dengan prinsip bagi hasil. Bila ia tidak ingin mengalami risiko dalam syarikah, maka Islam sangat menganjurkan untuk melakukan qard. Tapi dengan qard jangan mengharap keuntungan. Karena keuntungan hanya berhak bagi mereka yang bersiap menanggung rugi.

Islam tidak mengenal motif money demand for speculation, karena spekulasi (maysir) dilarang. Dan kebalikan dari sistem konvensional yang memberikan bunga atas harta, Islam malah menjadikan harta (capital) sebagai obyek zakat. Konsep ini jelas sangat berlawanan dengan konsep konvensional, dimana money (dan juga capital) dipandang semua sebagai private goods. Baik diinvestasikan dalam proses produksi atau tidak, capital harus menghasilkan uang. Dalam kenyataannya, “investasi” di sektor bukan produksi (sektor non riil), cenderung terus meningkat jauh melampaui uang yang beredar di sektor produksi.

Ini terbukti dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Allais Maurice, peraih hadiah Nobel bidang ekonomi tahun 1997, yang melibatkan 21 negara besar, menunjukkan bahwa uang yang beredar di masyarakat (sebagai private goods) jauh lebih banyak dari pada yang berputar di sektor riil (sebagai public goods). Yang paling menghawatirkan adalah adanya praktik kredit derivatif sebagai salah satu instrumen keuangan mutakhir. Menurut data Morgan Stanley (S. Sairin, 2002), nilai kredit derivatif pada Desember 1998 hanya Rp 500 trilyun, tapi pada Desember 2002 ditaksir sudah mencapai Rp 24.000 trilyun atau naik 47.000%. Hal ini membuat fungsi uang sebagai lokomotif penggerak kegiatan ekonomi tidak lagi efektif dan berubah fungsi menjadi komoditas.

Antara Kepentingan Individu dan Kolektif

Dr. Samih Athif al-Zain dalam kitab Al-Islam Khuthutun ‘Aridhah: al-Hukm, al-Ijtima’, al-Iqtishad, menyatakan bahwa ekonomi dalam Islam ditegakkan untuk mewujudkan sebesar-besar kesejahteraan manusia sebagai manusia, dan sebagai manusia yang hidup di dalam masyarakat; bukan manusia sebagai individu serta bukan pula   yang terasing atau individu yang hidup dalam masyarakat yang individu-individunya tidak terikat dengan norma apa pun. Jadi, ekonomi bagi manusia bukan bagi individu, dan bagi masyarakat bukan bagi kelompok yang terdiri dari sejumlah individu. Islam tidak memisahkan antara apa yang wajib bagi masyarakat dengan upaya mewujudkan kesejahteraan manusia, tapi menjadikannya dua hal yang berhubungan. Islam memperhatikan kepentingan individu dan masyarakat secara bersamaan. Ketika Islam mengatur masalah masyarakat, ia memperhatikan kepentingan individu, demikian sebaliknya ketika mengatur kepentingan individu, diperhatikannya kepentingan masyarakat.

Sebagai contoh, bila Islam mengharamkan memproduksi dan mengkonsumsi minuman keras atau seks bebas, bukanlah dipandang sebagai masalah individu serta bagaimana memenuhi hasrat akan minuman dan seks bebas itu, melainkan dipandang sebagai masalah manusia yang hidup di tengah masyarakat. Islam tahu (karena Sang Pencipta yang menetapkan) miras dan seks bebas pasti akan berakibat buruk bagi manusia (kendati beberapa individu gemar melakukan), yang tentu akan tidak baik pula untuk masyarakat – sesuatu yang sekarang makin terbukti (misalnya lewat kasus Jenderal Tampubolon yang dibunuh oleh segerombolan pemuda teler setelah menenggak miras beberapa tahun lalu dan AIDS yang kini telah menjadi ancaman mondial). Oleh karenanya, dalam sistem ekonomi Islam barang-barang itu tidak dianggap sebagai komoditas ekonomi.

Antara Kebutuhan Material dan Pemenuhan Hasrat Spiritual

Sistem ekonomi Islam adalah juga sebuah sistem yang memiliki nilai ruhiah, karena secara inheren sekiranya dilaksanakan, otomatis terkandung pula ketundukan kita sebagai seorang muslim kepada Sang Khaliq, karena sistem itu memang datang dari-Nya. Dalam sistem ekonomi Islam, dikotomi antara pemenuhan kebutuhan material di satu sisi dengan pencarian kepuasan spiritual di sisi lain yang selama ini dirasakan timpang dalam kegiatan ekonomi kapitalistik, tidak akan terjadi. Kegiatan dalam sistem ekonomi sekuler tersebut memang tidak berbasis syariah, malah kadang bertentangan dengan syariah, sementara secara fitri manusia memerlukan kepuasan spiritual yang terujud dalam ekstase ruhani saat dia merasa mendapatkan keridhaan Sang Pencipta dalam setiap aktivitas hidupnya. Ketika seorang muslim berdagang misalnya, atau negara mengelola sumber daya alam, dan itu dilakukan sesuai syariah, maka disamping mendapatkan   keuntungan material, ia   juga sekaligus merasakan kepuasan spiritual.

Munculnya krisis spiritualitas di sejumlah negara-negara industri seperti Amerika Serikat dan Jepang yang ditandai dengan maraknya sekte-sekte keagamaan semacam Aum Sinkrio, yang sangat tidak rasional di tengah masyarakat yang secara sains sangat rasional itu, merupakan bukti yang sangat nyata kegagalan sistem ekonomi kapitalis mewujudkan pemenuhan kebutuhan material dan dahaga spiritual secara sekaligus.

Khatimah

Sebagai sebuah sistem, sistem ekonomi Islam memang belum terujud secara faktual, tapi secara konseptual sangat menjanjikan. Secara imani, tentu kita sangat yakin bahwa ia pasti akan muncul sebagai satu-satunya sistem yang mampu memenuhi semua harapan manusia, karena Islam memang diturunkan untuk seluruh umat manusia, termasuk non-muslim sekali pun. Maka, mengkaji sistem ekonomi Islam secara intens lalu mewujudkannya dalam realitas kehidupan masyarakat merupakan perkara yang amat urgen.

Tetap ngotot bertahan pada sistem ekonomi kapitalistik seperti yang sekarang tengah berjalan, hanya akan makin menjerumuskan manusia pada jurang nestapa: kesenjangan ekonomi, kehidupan materialistik, proses dehumanisasi yang mengerikan, serta makin menjauhkan kita dari tujuan-tujuan mulia berkaitan dengan eksistensi manusia di dunia.

Wallahu’alam bi al-shawab

–        Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Hamfara.

Keyword artikel: PARADIGMA SISTEM EKONOMI ISLAM, PARADIGMA SISTEM EKONOMI ISLAM


STEI HAMFARA Merupakan salah satu Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Unggulan yang mengintegrasikan model Pendidikan Tinggi Ekonomi Islam dengan Sistem Pendidikan Berpesantren.

Dengan sistem pendidikan berpesantren terbukti membuat mahasiswa STEI Hamfara sangat kuat dalam memahami Ilmu Ekonomi yang sesuai Syariah dan alumninya dikenal memiliki komitmen tinggi serta karakter tangguh dalam membumikan Ekonomi Islam serta berpegang teguh dengan nilai-nilai Islam yang merupakan rahmatan lil’aalamiin.

Di gembleng oleh dosen dan para profesional dalam bidang Ekonomi Islam serta oleh para Pakar Syariah, Pendidikan Berpesantren di STEI Hamfara Membentuk Mahasiswa menjadi Pribadi yang Professional, unggul dalam bidang Ekonomi Islam dan Ulama dalam bidang  Ilmu Agama.

Untuk Pendaftaran Calon Mahasiswa anda bisa mengunjungi:

http://steihamfara.ac.id/formulir

atau hubungi bidang promosi dan penerimaan mahasiswa baru:

CP : Wahyu Dianto,SEI
0857 2821 1006

Mu’tashim Billah M, SEI, MM
0811 255 4846
0877 3821 4846