February 7, 2017

MENGHADAPI PROBLEMATIKA DEFISIT DALAM APBN

hamfaralogoMENGHADAPI PROBLEMATIKA DEFISIT DALAM APBN. Oleh : Muhammad Ismail Yusanto. 

Agaknya tidak ada lagi tempat nyaman di negeri ini. Bagaimana akan hidup nyaman dan tenteram bila setiap saat selalu diburu oleh berbagai kesulitan ekonomi? Dan kesulitan itu dipastikan akan semakin bertambah bila benar-benar pemerintah bersama DPR memutuskan bahwa pada tahun anggaran nanti akan ada kenaikan BBM, telepon dan tarif dasar listrik. Untuk BBM, itu merupakan kenaikan untuk ke sekian kalinya, setelah tanggal 15 Juni 2001 lalu harga BBM dan listrik naik masing-masing 30 dan 20 persen. Sementara PPN (Pajak Pertambahan Nilai) mulai 1 Juli lalu juga naik dari 10 persen menjadi 12,5 persen. Kenaikan pada waktu itu terpaksa harus dilakukan, menurut pemerintah, untuk mengurangi defisit anggaran negara yang pada APBN 2001 sebesar Rp 87 triliun. Defisit itu harus ditutup bila tidak ingin ekonomi negara bangkrut.

Agaknya momok defisit dalam penyusunan APBN, mengingat kondisi ekonomi dalam negeri yang belum juga kunjung pulih dari krisis yang berkepanjangan, akan terus berlangsung. Dan untuk menutup defisit itu, agaknya pula kiat-kiat klasik seperti menaikkan pajak dan mengurangi subsidi dengan cara menaikkan harga, seperti yang selama ini terjadi akan terus selalu ditempuh. Dengan demikian, di masa-masa mendatang dipastikan rakyat masih akan terus menahan penderitaan akibat himpitan kesulitan ekonomi. Sebuah keadaan tragis dari sebuah negeri yang kaya rata tapi rakyatnya selalu hidup menderita.

Kenaikan kembali dua komoditas publik, BBM dan listrik, ini jelas akan berdampak sangat luas. Dipastikan semua harga barang-barang, termasuk barang-barang kebutuhan pokok, akan kembali melesat naik. Inflasi akan makin membumbung. Bila pendapatan masyarakat tidak ikut naik, itu artinya daya beli masyarakat akan menurun tajam. Dengan kata lain, masyarakat akan menjadi miskin atau bertambah semakin miskin. Pendeknya, rakyat makin menderita!

Mengapa harus BBM dan listrik yang dinaikkan? Bila benar untuk menutup defisit, mengapa pemerintah membuat anggaran pengeluaran yang tidak seimbang dengan pemasukan hingga terjadi defisit? Tidakkah mungkin dibuat anggaran yang berimbang sehingga tidak harus nombok? Ibarat belanja, ya sesuaikan dong belanjaan dengan uang yang dipunyai. Lalu, selain dengan menaikkan harga BBM dan listrik, tidakkah ada cara lain untuk menutupi defisit itu?

Mencari Jalan Keluar

Sebagaimana telah banyak diketahui, ekonomi Indonesia memang sangat amburadul. Utang luar negeri yang dasarnya memang sudah menggunung, akibat kenaikan dollar AS jadi membengkak lima kali lipat. Ditambah dengan hutang swasta, utang Indonesia kini mencapai 150-an milyar dollar. Alias lebih dari 1500 triliun rupiah! Suatu jumlah yang sangat besar, dan tak terbayangkan bagaimana cara melunasinya. Sebagai perbandingan, bila seluruh BUMN yang ada di negeri ini dijual, uang yang didapat tidak lebih dari 800 trilyun rupiah! Belum lagi utang pemerintah di dalam negeri lewat obligasi yang dikeluarkannya beberapa waktu lalu untuk mencukupi program rekapitalisasi perbankan. Tapi utang ini juga belakangan membawa petaka baru. Betapa tidak, untuk setiap satu persen kenaikan suku bunga SBI yang dilakukan guna mengerem kenaikan mata uang dollar AS, memaksa pemerintah mengeluarkan duit Rp 2,5 triliun! Sementara sudah 2/3 APBN saat ini digunakan hanya untuk membayar hutang.

Maka, memang tidak mudah menyelesaikan kemelut ekonomi yang sudah demikian kronis itu. Dipastikan siapapun yang memerintah pasti akan menghadapi persoalan serupa. Krisis yang semula berawal dari “hanya” kenaikan nilai dollar Amerika Serikat dari satu dolar setara dengan Rp 2.400-an di pertengahan tahun 1997 kemudian naik turun tidak karuan dan kini menjadi setara Rp 101.500-an, berkembang menjadi krisis multidimensi. Bukan hanya di bidang ekonomi, krisis juga terjadi di bidang sosial yang tandai dengan meningkatnya kriminalitas, berkembangnya anarkisme dan tekanan jiwa, lalu krisis politik yang hingga kini terus terjadi. Tapi, menyikapi krisis ekonomi, selalu saja jalan yang ditempuh tidak beranjak dari cara-cara kapitalis. Hasilnya adalah bahwa tiap hendak menyelesaikan satu persoalan memunculkan persoalan baru.

Sebelum menaikkan harga BBM dan listrik, semestinya pemerintah harus berusaha keras menekan anggaran belanja agar tidak defisit. Harus dibuat anggaran yang berimbang. Artinya, harus dibuat rancangan pengeluaran yang disesuaikan dengan penghasilan. Bila penghasilan masih juga lebih sedikit dibanding dengan pengeluaran, maka pengeluaranlah yang harus dipangkas. Bila APBN sekarang defisit sampai 87 triliun, maka harus dilakukan pemangkasan besar-besaran baik pada item-item belanja maupun pada besarannya hingga defisit senilai Rp 87 triliun itu tidak ada lagi. Pembayaran utang harus dijadwalkan kembali. Mungkinkah itu dilakukan? Mengapa tidak? Bila pemerintah bisa membuat rencana pengeluaran, berarti bisa pula mengurangi. Harus dibuat skala prioritas pengeluaran. Pengeluaran yang tidak terlalu mendesak, dan hanya merupakan pemborosan atau pengeluaran yang sia-sia misalnya biaya perjalanan, baju dinas, acara-acara seremonial dan sebagainya, harus dicoret dari daftar pembelanjaan.

Kemudian, bila pengeluaran sudah tidak mungkin dikurangi, pemerintah semestinya mencari sumber penghasilan lain yang tidak menyengsarakan rakyat. Yakni:

 

  1. Menyita Harta Koruptor

Pada skandal BLBI yang sangat menghebohkan itu, lebih dari Rp 164 triliun uang negara menguap entah kemana. Apa tidak mungkin menarik kembali uang yang telah terlanjur dikucurkan secara semena-mena itu? Uang itu tentu sangat berarti di saat negara dalam kesulitan seperti sekarang ini. Ingat, untuk kenaikan 30% BBM, misalnya ternyata negara hanya menghemat dana paling sekitar   Rp 15 triliun. Bandingkan dengan dana BLBI yang telah dikorup oleh Syamsul Nursalin yang paling sedikit sebesar Rp 40 triliun. Kemana uang itu? Mengapa untuk uang Rp 15 triliun, pemerintah tega mengorbankan 200 juta rakyatnya, sementara ada uang Rp 40 triliun di tangan satu orang dibiarkan saja? Dan ingat juga, uang BLBI bukan hanya di Syamsul Nursalin, tapi juga ada Liem Soei Liong, Prayogo Pangestu dan puluhan bankir brengsek lainnya yang hingga kini masih bebas-bebas saja. Tak tersentuh hukum. Mengapa pemerintah tidak segera menggelandang mereka, dan memaksanya untuk mengembalikan dana talangan itu, kalau perlu menyita seluruh harta pribadinya dengan ancaman hukuman fisik? Mengapa malah justru menambah derita puluhan juta rakyat yang tidak berdosa itu? Adilkah?

  1. Keteladanan Pemimpin

Untuk menghemat pengeluaran pemerintah, para pejabat harus mau berkorban. Dan memberi contoh penghematan kepada seluruh rakyatnya. Misalnya tidak perlu lagi ada baju dinas yang kadang memakan biaya miliaran rupiah. Cukup baju-baju biasa yang harganya murah. Bila perlu gaji yang diterima langsung disumbangkan kembali kepada rakyat. PM Malaysia Mahatir Muhammad, konon di saat puncak krisis, tidak mengambil gajinya sebagai PM selama setahun. Bisakah cara serupa ditiru oleh pejabat di Indonesia? Bila mau, pasti bisa. Toh, seperti yang dilaporkan oleh KPKPN ternyata hampir semua pejabat kita adalah milyarder. Dengan penghematan yang dilakukan, Insya Allah akan terkumpul dana yang mungkin cukup besar, sehingga mungkin tidak perlu lagi menaikkan BBM dan listrik.

  1. Memanfaatkan Sumberdaya Alam

Pemerintah harus memanfaatkan seoptimal mungkin sumber daya alam negeri ini yang sesungguhnya sangat melimpah itu. Areal hutan Indonesia termasuk terluas di dunia. Belum lagi sumberdaya mineral, misalnya emas, batubara, nikel dan minyak bumi. Harus ada strategi baru dalam memanfaatkan sumberdaya itu. Pemberian HPH kepada segelintir orang dalam pengelolaan hutan seperti yang dilakukan selama ini sudah terbukti salah. Demikian juga pemberian ladang konsesi kepada perusahaan asing untuk mengelola minyak, emas atau barang tambang lainnya. Hasilnya lebih banyak dinikmati oleh perusahaan-perusahaan itu ketimbang yang dirasakan oleh rakyat. Sudah saatnya, misalnya hanya BUMN yang berhubungan dengan hutan saja yang mengelola hutan-hutan yang ada di negeri ini. Demikian juga dengan sumberdaya lain. Eksplorasi emas oleh PT Freeport merupakan kesalahan besar. Sejak tahun 1973 konon lebih dari Rp 500 triliun hasil emas melayang ke luar negeri. Memang pemerintah mendapatkan pajak dan sebagainya. Tapi pasti angkanya jauh lebih kecil dari hasilnya itu sendiri. Andai tambah yang konon memiliki cadangan paling banyak di dunia itu sepenuhnya dikelola oleh negara, dana yang tidak sedikit itu tentu bisa diselamatkan untuk kesejahteraan rakyat. Begitu juga dengan barang tambang lain.

Pengelolaan hutan dengan cara seperti yang selama ini dilakukan jelas harus ditinjau ulang. Dalam pandangan Islam, hutan adalah milik umum yang harus dikelola hanya oleh negara dimana hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah atau subsidi untuk kebutuhan primer semisal pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum. Pengelolaan hutan dengan sistem HPH yang ditiru dari Belanda, sesungguhnya sangat merugikan rakyat.

Beratus tahun kemudian, tepatnya tahun 1968, konsep eksploitasi hutan yang sudah dianggap salah oleh Belanda itu diterapkan rezim Orde Baru di luar Jawa melalui konsep hak pengusahaan hutan (HPH). Saat itu republik ini benar-benar butuh duit untuk melanjutkan pembangunan bangsa sehingga hampir setengah dari seluruh luas hutan yang 144 juta hektar itu diperkenankan untuk diambil kayunya. Konsep HPH adalah mengeksploitasi hutan selama 35 tahun melalui rencana karya tahunan (RKT). Penebangan kayu sesuai RKT itu dilakukan terhadap blok-blok hutan secara berkeliling, sesudah itu ditanam kembali sehingga pada tahun ke-36 atau sesudah habis masa konsesi, hutan pada RKT pertama bisa ditebang kembali. Dengan konsep itu pengelola HPH harus benar-benar orang yang mengerti kehutanan sebab hutan memiliki tiga fungsi sekaligus, yakni ekonomi, ekologi dan sosial. Dalam praktiknya, konsesi HPH dengan luas rata-rata 100.000 hektar itu diberikan kepada pengusaha “kelas dengkul”, yayasan-yayasan termasuk yayasan Hankam dan institusi lain yang sama sekali tidak memiliki modal, keahlian dan pengetahuan tentang kehutanan. Mereka akhirnya mencari mitra dari luar negeri (sebagian besar dari Malaysia) dan mereka hanya menerima fee dari para kontraktor asing itu.

Menurut catatan Dephutbun, saat ini terdapat beberapa pengusaha besar yang merupakan grup-grup dengan luasan HPH yang sangat besar. Di antaranya Kayu Lapis Group milik taipan Prayogo Pangestu dengan luas 3,5 juta hektar atau hampir sama dengan luas Propinsi Jawa Barat yang berpenduduk sekitar 40 juta jiwa. Djayanti Djaya Group dengan luas 2,9 juta hektar. Selain itu Barito Pacific Group dengan luas 2,7 juta hektar. PT Kalimanis Group milik Bob Hasan dengan luas 1,6 juta hektar. Korindo Group dengan luas 1,3 juta hektar. PT Alas Kusumah Group dengan luas 1,2 juta hektar. Sumalindo Group dengan luas 850.000 hektar. PT Daya Sakti Group dengan luas 540.000 hektar. Raja Garuda Mas Group dengan luas 380.000 hektar.

Secara ekonomi, para pengusaha itu lantas mengeksploitasi hutan secara membabi buta. Sebab untuk mendapatkan HPH tersebut diperlukan biaya, termasuk sogok sana, sogok sini. Mereka juga ingin mendapat keuntungan besar. Sebagai pengusaha, mereka berkepentingan untuk dapat mengembalikan biaya yang dikeluarkan secepat mungkin dengan segala cara. Perjalanan sejarah hutan tropis yang menjadi paru-paru dunia ini benar-benar buram, sebab sejak itulah pengusahaan hutan di Indonesia tidak lagi mengindahkan aspek kelestarian.

Setelah mendapatkan SK Pencadangan, pengusaha itu mulai melakukan pendekatan dengan Bina Program Bogor untuk menentukan tim ground survey dalam rangka penyusunan green book. Areal HPH yang luasnya 100.000 hektar dinyatakan berhutan 80-90 persen dengan potensi rata-rata 70-100 meter kubik per hektar. Menurut ahli kehutanan dari IPB Bogor, Prof Zahrial Coto, angka-angka di atas benar-benar menyesatkan, Faktanya, areal itu hanya berhutan 50 persen dengan potensi kayu paling tinggi 40 kubik per hektar. Setelah mendapat persetujuan dengan dasar green book, seluruh kayu hutan itu dibabat untuk mencapai target yang sudah mereka bayar, yakni 70-100 kubik per hektar. Sudah bisa dibayangkan, hutan berubah menjadi padang tandus, kering dan gersang.

Pada periode 1970-1980 proses penggundulan hutan itu terus berlangsung. Di samping itu penjualan-penjualan HPH makin marak sehingga munculah konglomerat-konglomerat bidang kehutanan. Karena eksploitasi hutan tidak terkendali, tahun 1985-1990 diterapkan program TPTI (Tebang Pililh Tanam Indonesia). Program itu tidak jalan. Malah tenaga teknis (forester) yang ditempatkan di lokasi HPH dianggap patung tak berguna.

Bagaimana hasilnya? PT Inhutani, BUMN di bawah pengelolaan teknis Dephutbun pernah meneliti bahwa eksploitasi hutan melalui pola HPH ternyata telah menimbulkan kerusakan sekitar 30 juta hektar. Kalau padang alang-alang itu ingin direhabilitasi setiap hektarnya memerlukan dana Rp 4.700.000 atau seluruhnya Rp 141 trilyun (30 juta hektar x Rp 4,7 juta). Itu belum termasuk hutan-hutan yang rusak namun izin konsesi HPH-nya masih berlaku.

Kerusakan itu makin menggila karena sering pula mereka melakukan ijon. Pada waktu HPH masih dalam proses atau dalam taraf surat keputusan pencadangan, mereka sudah melaksanakan transaksi dan mendapat fee dari mitra asing tersebut. Pada fase inilah terjadinya penjualan/penggadaian hutan Indonesia dengan mengabaikan segala aspek kelestarian dan fungsi sosial hutan. Inilah proses pembabatan hutan tropis di Indonesia melalui tebang habis Indonesia (THI). Yang namanya Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) tidak ada dalam kamus mereka. Hutan produksi yang dicadangkan untuk HPH seluas 60 juta hektar dibabat habis. Akhirnya, rakyat yang memiliki hutan itu tidak kebagian apa-apa. Kini setelah puluhan juta hutan dibabat habis, rakyat masih harus terus menanggung derita akibat hutang negara yang berjibun jumlahnya.

  1. Membangun BUMN Profesional dan Efisien

Pemanfaatan seoptimal mungkin sumberdaya alam itu hanya mungkin bila BUMN yang menangani semua kekayaan milik umum itu dikelola secara profesional dan efisien. Sudah menjadi rahasia umum betapa di BUMN-BUMN itu selama ini terjadi inefisiensi luar biasa akibat praktek-praktek korupsi. Akibatnya, bukan hanya dana itu tidak sampai ke tangan rakyat, BUMN itu juga mengalami kerugian. Bagaimana mungkin PLN misalnya, yang menjadi perusahaan tunggal dalam pengelolaan listrik, bisa rugi? Padahal tidak ada satupun rakyat yang tidak memerlukan listrik. Juga tidak ada perusahaan lain yang menjadi saingan PLN. Itu semua terjadi karena mismanajemen dan korupsi. Dengan efisiensi, dana yang diperoleh bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat, dan BUMN itu juga bisa berjalan dengan baik.

Khatimah

Bila langkah-langkah di atas dilakukan, semestinya rakyat Indonesia akan hidup sejahtera. Tidak perlu hidup selalu dalam beban penderitaan yang tidak berkesudahan. Tapi itulah yang terjadi. Sistem kapitalisme yang dianut oleh Indonesia memang tidak memberikan apa-apa, kecuali penderitaan. Dan penderitaan itu makin menjadi-jadi oleh kebijakan birokrat yang tidak adil dan tega menyengsarakan rakyat.

Maka, tidak ada jalan lain untuk keluar dari kemelut ini kecuali kembali kepada Islam. Hanya sistem Islam dengan syariatnya sajalah yang mampu mengatur hidup kita dengan sebaik-baiknya. Insya Allah.

 

Wallahu’alam bi al-shawab

  • Disampaikan pada Seminar Menyoroti APBN Indonesia di STIE Stiekers, Yogyakarta, 1 Desember 2001
  • Direktur SEM Institute, Jakarta

      

Keyword artikel: MENGHADAPI PROBLEMATIKA DEFISIT DALAM APBN, MENGHADAPI PROBLEMATIKA DEFISIT DALAM APBN


STEI HAMFARA Merupakan salah satu Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Unggulan yang mengintegrasikan model Pendidikan Tinggi Ekonomi Islam dengan Sistem Pendidikan Berpesantren.

Dengan sistem pendidikan berpesantren terbukti membuat mahasiswa STEI Hamfara sangat kuat dalam memahami Ilmu Ekonomi yang sesuai Syariah dan alumninya dikenal memiliki komitmen tinggi serta karakter tangguh dalam membumikan Ekonomi Islam serta berpegang teguh dengan nilai-nilai Islam yang merupakan rahmatan lil’aalamiin.

Di gembleng oleh dosen dan para profesional dalam bidang Ekonomi Islam serta oleh para Pakar Syariah, Pendidikan Berpesantren di STEI Hamfara Membentuk Mahasiswa menjadi Pribadi yang Professional, unggul dalam bidang Ekonomi Islam dan Ulama dalam bidang  Ilmu Agama.

Untuk Pendaftaran Calon Mahasiswa anda bisa mengunjungi:

http://steihamfara.ac.id/formulir

atau hubungi bidang promosi dan penerimaan mahasiswa baru:

CP : Wahyu Dianto,SEI
0857 2821 1006

Mu’tashim Billah M, SEI, MM
0811 255 4846
0877 3821 4846