February 4, 2017

MENGAKTUALKAN EKONOMI ISLAM DI TANAH MELAYU

hamfaralogoMENGAKTUALKAN EKONOMI ISLAM DI TANAH MELAYU. Oleh Muhammad Ismail Yusanto Ketua STEI HAMFARA YOGYAKARTA

Mukadimah: Persoalan Ekonomi

Persoalan utama dalam ekonomi menurut perspektif Ekonomi Islam adalah bagaimana tercipta pola distribusi yang adil. Ini berbeda dengan perspektif ekonomi konvensional yang menyatakan bahwa persoalan ekonomi adalah kelangkaan (scarcity), akibat dari keterbatasan alat pemuas yang tidak mampu memenuhi kebutuhan yang dikatakan tidak terbatas. Dalam faktanya, timbulnya kemiskinan dengan seluruh dampak ikutannya misalnya, bukanlah karena tidak ada uang yang beredar di tengah masyarakat tapi uang yang sesungguhnya sangat banyak itu tidak sampai kepada mereka yang membutuhkan. Dengan kata lain, kemiskinan timbul akibat buruknya distribusi uang tadi. Begitu juga ketika banyak orang yang terpaksa harus tinggal di bantaran sungai, di kolong jembatan atau di emperan toko bukanlah karena tidak ada rumah, tapi rumah yang ada tidak terbeli oleh mereka yang memerlukan. Jadi, pola distribusi kekayaan itulah yang menentukan terpenuhi atau tidak berbagai kebutuhan masyarakat.

Pola distribusi itu sendiri merupakan fungsi langsung dari pilihan kebijakan ekonomi (economic policy) yang dilakukan oleh pemerintah. Inilah yang disebut ekonomi kebijakan (Economic Politic). Selaras dengan pandangan mengenai persoalan ekonomi, maka ekonomi kebijakan dalam pandangan Islam adalah jaminan terwujudnya pemenuhan seluruh kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar bagi setiap individu dan pemberian peluang untuk terpenuhi kebutuhan pelengkap.

Jadi keterpenuhan kebutuhan per individu adalah inti dari kebijakan ekonomi dalam Islam. Maka, ketika mensyariatkan ketentuan menyangkut ekonomi, Islam telah menjadikan penetapan hukum itu ditujukan untuk individu. Ketentuan itu intinya berupa jaminan atas hak hidup dan terpenuhinya kesejahteraan per individu. Maka, bila diinginkan aplikasi ekonomi Islam, arah kebijakan ekonomi seperti ini pula lah yang semestinya dilakukan di tanah Melayu. Yakni bagaimana terwujud sebuah pola distribusi yang menjamin terpenuhinya kebutuhan asasi (dasar) dan kebutuhan dharuri (pokok) tiap individu manusia yang tinggal di tanah Melayu.

Pokok-pokok Kebijakan Ekonomi

Berikut adalah pokok-pokok kebijakan ekonomi yang harus ditempuh untuk terwujudnya kegiatan ekonomi yang syar’iy serta pola distribusi yang Islami, yang adil, yakni yang dapat memenuhi kebutuhan asasi dan dharuri tiap individu manusia.

  1. Kebijakan Keuangan dan Moneter

Kebijakan Keuangan dan Moneter menjadi kebijakan pertama dan utama karena ini menyangkut pilihan alat tukar dan sistem pengaturannya yang akan menjadi medium penyimpan kekayaan dan medium aliran kekayaan dari satu orang kepada orang lain di tengah masyarakat. Dalam hal ini, Islam telah menentukan emas dan perak sebagai mata uang dan menjadi standar untuk mengukur barang dan jasa. Ketentuan ini ditetapkan dalam hadis-hadis sahih. Satu dinar setara dengan 4,25 gram emas dan satu dirham setara dengan 2,975 gram perak.

Untuk menjaga agar uang tetap menjadi alat tukar dan medium penyimpan kekayaan, Islam dengan tegas mengharamkan riba atau bunga. Pelarangan riba ini menurut Syekh Taqiyyudin An Nabhani, memiliki dua dimensi guna menjamin kehidupan perekonomian yang aman bagi seluruh masyarakat. Dimensi pertama, mengarahkan masyarakat hanya kepada ekonomi produktif atau yang disebut sektor ekonomi riil. Dimensi kedua, sistem ini melindungi masyarakat dari kerugian akibat riba. Dengan kata lain, sistem ekonomi Islam menghapus sama sekali dominasi sektor non riil dalam ekonomi masyarakat, yang saat ini telah terbukti melahirkan berbagai krisis ekonomi. Maka dengan melarang riba, Islam telah menutup celah-celah yang memungkinkan masuknya krisis keuangan pada masyaraka. Dengan itu kehidupan kaum muslimin akan tetap aman, kokoh dan kuat terhadap krisis.

Islam juga melarang kegiatan judi. Esensi dari judi adalah zero sum game, yakni kegiatan ekonomi spekulatif dimana untuk ada yang untung harus ada yang rugi. Dalam perspektif ini, maka pasar saham, seperti disebut Maurice Allaise, adalah juga judi. Secara faktual, pasar modal dalam sistem kapitalisme ini sesungguhnya merupakan sumber munculnya berbagai krisis yang hanya menyebabkan bertambahnya orang miskin. Dalam pandangan Islam, pasar jual beli harus diatur dengan hukum syara’ yang menjamin tidak adanya konfllik dan tidak adanya aktivitas memakan harta dengan jalan yang batil. Diantaranya, a). Islam melarang penjualan barang jika barang itu belum dimiliki oleh penjual dan belum berada di bawah kuasanya. Jadi tidak boleh membeli barang lalu menjualnya kembali sebelum pembeli menerimanya seperti yang terjadi di bursa efek. Di bursa efek, barang bisa diperjual-belikan berkali-kali padahal barang itu masih tetap di tempatnya dan belum diterima oleh penjual maupun pembeli. b). Islam juga melarang tanâjusy atau spekulasi, yakni ketika harga barang dinaikkan bukan untuk pembelian yang sebenarnya, melainkan untuk menaikkan harga barang. Hal itu seperti yang terjadi di pasar modal dan bursa efek sekarang ini. c). Islam melarang jual beli enam jenis komoditas ribawi tanpa serah terima secara langsung jika jual beli berlangsung antar jenis yang berbeda; dan tanpa serah terima langsung dan kesamaan dalam hal jumlah jika jual beli berlangsung pada jenis yang sama. Keenam jenis komoditas ribawi itu adalah : emas, perak, gandum, jewawut, kurma, dan garam. Uang dengan berbagai jenisnya mengikuti emas dan perak dari sisi hukum ini. Jika berbeda jenis maka itulah yang dinamakan pertukaran uang (sharf), tidak sah jika bertempo.

Secara teknis, berkembangnya riba dan segala bentuk aktifitas judi akan membuat laju peredaran uang (velocity of money) di tengah masyarakat akan melambat. Akibatnya, meski mungkin pertumbuhan ekonomi tambah membesar, tapi sesungguhnya itu merupakan pertumbuhan semu karena tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara meluas. Bila pertumbuhan ekonomi itu salah satunya ditandai oleh pembukaan lapangan kerja, maka dalam pertumbuhan semu atau lebih dikenal dengan istilah bubble economy (ekonomi balon), maka jumlah lapangan kerja tidak lah sebesar dalam pertumbuhan riil. Akibatnya kesenjangan ekonomi makin membesar dan kemiskinan tidak teratasi. Dengan kata lain, membiarkan berkembangnya ekonomi ribawi sama artinya membiarkan ketidakadilan terus menggerogoti sendi-sendi kehidupan masyarakat.

  1. Kebijakan Pengelolaan Milik Umum

Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan dibagi menjadi 3 macam, yakni: kepemilikan individu (milkiyah fardiyah), kepemilikan umum (milkiyah ammah), dan kepemilikan negara (milkiyah daulah). Kepemilikan individu dikelola oleh individu. Kepemilikan negara dikelola oleh negara. Kepemilikan umum seperti barang tambang, migas, hutan dan sejenisnya harus dikelola juga oleh negara sebagai wakil dari masyarakat agar milik umum itu hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat sebagai empunya kekayaan. Pemberian hak kelola milik   umum kepada swasta akan membuat hasilnya hanya dinikmati oleh segelintir orang. Ini akan menyebabkan terhambatnya distribusi kekayaan yang pada akhirnya akan menciptakan ketimpangan pendapatan di tengah masyarakat.

Maka penting, semua sumber daya alam yang termasuk kategori milik umum di tanah Melayu ini harus dikelola oleh pemerintah. Pemberian hak konsesi atau hak kelola kepada pihak swasta pasti akan merugikan masyarakat. Lagi pula, pemberian hak istimewa kepada pihak swasta tersebut biasanya diiringi oleh kebijakan yang kolutif dan koruptif yang melibatkan oknum birokrat dan pihak swasta dimana keduanya ingin mendapatkan keuntungan pribadi dari pengelolaan milik umum yang memang dari segi ekonomi pasti menguntungkan.

  1. Kebijakan Layanan Publik

Layanan publik adalah bagian dari kewajiban pemerintah kepada rakyatnya dalam rangka terpenuhinya kebutuhan pokok seperti sandang papan dan pangan serta kebutuhan akan pendidikan, layanan kesehatan dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, perumahan, air, listrik dan telekomunikasi serta keamanan. Sebagai kewajiban pemerintah dan hak masyarakat, semestinya layanan publik tadi bisa didapat oleh masyarakat secara cuma-cuma atau berbiaya rendah. Hal itu bisa diujudkan hanya bila pemerintahlah yang bertindak sebagai penyedia layanan tersebut. Tidak sulit, asal ada kemauan (politik anggaran) dan kemampuan (ketersediaan dana) yang merupakan fungsi langsung dari tugas negara dalam menghimpun dana dari sumber-sumber yang hak.

Mengalihkan kewajiban penyediaan layanan publik kepada pihak swasta (privatisasi) seperti yang saat ini terjadi di sektor pendidikan, kesehatan, air, listrik, jalan tol dan sebagainya jelas merupakan pengkhianatan terhadap peran dan tanggungjawab pemerintah. Dan pasti akan meningkatkan biaya karena kegiatan itu berubah bukan lagi sebagai layanan yang merupakan hak publik tapi menjadi kegiatan bisnis dimana hubungan antara publik dan penyedia layanan (provider) adalah sebagai pembeli dan penjual yang akan mencari untung sebanyak-banyaknya. Dalam konteks distribusi kekayaan tadi, kebijakan semacam ini akan mengakibatkan bertambahnya item pengeluaran masyarakat yang pada akhirnya akan mengurangi kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya.

  1. Kebijakan Perekonomian oleh Negara

Pemerintah dalam Islam wajib memastikan setiap individu rakyatnya terpenuhi kebutuhan asasi dan dharurinya. Oleh karena itu, pemerintah wajib menjamin lapangan kerja bagi setiap anggota masyarakat baik muslim maupun non muslim. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW: “Seorang imam (khalifah) adalah bagaikan penggembala dan ia bertanggungjawab atas gembalaannya (rakyatnya).”

Caranya, disamping pemerintah wajib terus meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan usaha lain, juga harus menjaga agar terus tercipta pertumbuhan ekonomi dimana secara teknis hal ini akan terjadi bila di tengah masyarakat terus berkembang berbagai kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan tidak ada hambatan dalam menjalankan kegiatan ekonomi seperti hambatan masuk – barrier to entry, ekonomi biaya tinggi akibat pungutan liar, penyederhanaan prosedur administrasi dan sebagainya. Juga memastikan tidak ada yang menghambat laju edar uang sehingga akan menurunkan kegiatan ekonomi seperti penimbunan uang, perjudian dan riba.

Bila di tengah iklim ekonomi yang demikian kondusif masih juga terdapat orang miskin, maka bisa dipastikan itu akibat faktor non struktural seperti kelemahan fisik dan mental atau hambatan natural. Maka orang miskin yang tidak mampu bekerja, begitu pula orang fakir yang mampu bekerja tapi tidak menemukan pekerjaan, sementara tidak ada kerabat atau anggota masyarakat yang bisa membantunya, maka nafkah mereka ditanggung negara.

Hal lain, pemerintah semestinya tidak memberikan ruang sedikitpun bagi terjadinya penyalahgunaan jabatan (korupsi) yang dilakukan oleh para birokrat demi keuntungan pribadi. Caranya dengan memberi mereka gaji yang mencukupi serta berbagai tunjangan yang diperlukan seperti perumahan, kendaraan, kesehatan dan sebagainya. Pemimpin tertinggi juga harus memberi contoh agar tidak tercipta budaya korup yang biasanya diawali oleh pemimpin tertinggi yang korup. Harus ditegaskan kepada para pegawai, bahwa uang yang didapat dari jalan tidak sah adalah haram, sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW. kepada para wali (gubernur) dan para ‘amil (setingkat bupati/walikota): “Siapa saja yang kami pekerjakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan dan telah kami tetapkan upahnya maka apa yang ia ambil selain itu adalah haram.” Untuk mencegah korupsi, perlu dilakukan perhitungan kekayaan para birokrat sebelum dan sesudah menjabat. Bila ada peningkatan yang tidak wajar, mereka harus membuktikan bahwa harta itu diperoleh dengan cara yang halal (pembuktian terbalik). Dan siapa saja yang terbukti korup harus dihukum setimpal.

  1. Kebijakan Nahi Mungkar dalam Ekonomi

Disamping harus memperhatikan distribusi, dalam perspektif Islam penting pula dijaga agar kehidupan ekonomi berjalan secara syar’iy. Artinya, tidak boleh dibiarkan di tengah masyarakat terdapat kegiatan ekonomi yang haram, baik terkait barang (narkoba, minuman keras, daging babi dan sebagainya) maupun jasa (prostitusi dan pornografi, judi, keuangan ribawi dan sebagainya). Bila dibiarkan, kegiatan ekonomi itu pasti akan terus membesar dan menarik kegiatan ekonomi lain, baik yang halal maupun yang haram, sedemikian sehingga mencapai tingkat yang sangat sulit untuk ditanggulangi. Sulitnya aparat keamanan memberantas peredaran narkoba atau bisnis di seputar kegiatan pornografi dan pornoaksi yang konon omzetnya mencapai lebih dari Rp 47 triliun pertahun misalnya, kiranya bisa menjadi contoh bagaimana kegiatan ekonomi haram yang sudah terlanjut membesar menjadi sangat sulit diberantas. Bahkan dalam kasus narkoba, besarnya kekuatan gembong narkoba Pablo Escobar membuat pemerintah Kolombia ketika itu tidak berdaya menghadapinya sampai datang bantuan dari pemerintah AS. Dari sisi moralitas, kegiatan ekonomi haram juga pasti akan berpengaruh buruk terhadap kualitas SDM (akibat pengaruh narkoba, anarkisme di tengah masyarakat dan sebagainya) yang sangat diperlukan dalam pembangunan. Oleh karena itu, aplikasi ekonomi Islam di tanah Melayu diantaranya adalah memastikan tidak adanya kegiatan ekonomi haram tadi berjalan di tengah masyarakat.

  1. Kebijakan Dalam Aspek Globalitas

Dalam era globalisasi saat ini hampir tidak ada kegiatan ekonomi di satu negara atau satu wilayah yang bisa steril dari pengaruh global. Kenyataan ini tentu mengandung sisi positif dan negatif. Sistem ekonomi Islam bukanlah sistem tertutup yang mengharamkan interaksi ekonomi dengan dunia luar. Yang penting harus diperhatikan adalah bagaimana pengaruh negatif itu, seperti gejolak kondisi moneter global akibat dominasi mata uang US dollar, bisa ditekan seminimal mungkin. Penggunaan mata uang dinar atau pemanfaatan emas sebagai alat penyimpan kekayaan adalah salah satu cara. Hal lain, ketergantungan kepada barang impor bisa dikurangi dengan lebih banyak memanfaatkan produksi lokal.

Allahu’alam bi al-shawab

Disampaikan pada acara Seminar Nasional Ekonomi Islam “Mengaktualisasikan Ekonomi Islam di Negeri Melayu, Menjawab Tantangan Dunia Melayu Dunia Islam”, Rabu 30 November 2011.

      

Keyword artikel: MENGAKTUALKAN EKONOMI ISLAM DI TANAH MELAYU, MENGAKTUALKAN EKONOMI ISLAM DI TANAH MELAYU


STEI HAMFARA Merupakan salah satu Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Unggulan yang mengintegrasikan model Pendidikan Tinggi Ekonomi Islam dengan Sistem Pendidikan Berpesantren.

Dengan sistem pendidikan berpesantren terbukti membuat mahasiswa STEI Hamfara sangat kuat dalam memahami Ilmu Ekonomi yang sesuai Syariah dan alumninya dikenal memiliki komitmen tinggi serta karakter tangguh dalam membumikan Ekonomi Islam serta berpegang teguh dengan nilai-nilai Islam yang merupakan rahmatan lil’aalamiin.

Di gembleng oleh dosen dan para profesional dalam bidang Ekonomi Islam serta oleh para Pakar Syariah, Pendidikan Berpesantren di STEI Hamfara Membentuk Mahasiswa menjadi Pribadi yang Professional, unggul dalam bidang Ekonomi Islam dan Ulama dalam bidang  Ilmu Agama.

Untuk Pendaftaran Calon Mahasiswa anda bisa mengunjungi:

http://steihamfara.ac.id/formulir

atau hubungi bidang promosi dan penerimaan mahasiswa baru:

CP : Wahyu Dianto,SEI
0857 2821 1006

Mu’tashim Billah M, SEI, MM
0811 255 4846
0877 3821 4846