February 7, 2017

ISLAM DAN PRINSIP PENCIPTAAN KEADILAN EKONOMI

hamfaralogoISLAM DAN PRINSIP PENCIPTAAN KEADILAN EKONOMI. Hancurnya sosialisme beberapa waktu lalu seiring dengan runtuhnya Uni Sovyet dan sejumlah negara komunis lainnya di penghujung tahun 80-an, dan makin loyonya kapitalisme seperti ditunjukkan dengan terjadinya krisis di berbagai negara, memberikan pertanda serius kepada kita.

Di Indonesia misalnya, krisis ekonomi yang telah berlangsung lebih dari lima tahun betul-betul membawa pengaruh yang sangat buruk bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Puluhan juta orang terpaksa hidup dalam kemiskinan dan belasan juta kehilangan pekerjaan. Jutaan anak harus putus sekolah.

Dan jutaan lagi lainnya mengalami malnutrisi. Hidup semakin tidak mudah dijalani, sekalipun untuk sekadar mencari sesuap nasi. Beban kehidupan bertambah berat seiring dengan kenaikan harga-harga akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Bagi mereka yang lemah iman, berbagai kesulitan yang dihadapi itu dengan mudah mendorongnya untuk melakukan tindak kejahatan.

Berbagai bentuk kriminalitas mulai dari pencopetan, perampokan maupun pencurian dengan pemberatan serta pembunuhan dan perbuatan tindak asusila, budaya permisif, pornografi dengan dalih kebutuhan ekonomi terasa semakin meningkat tajam. Di sisi lain, sekalipun pemerintahan era reformasi telah berjalan sekian tahun, tapi kestabilan politik belum juga kunjung terujud. Bahkan gejolak sosial dan politik di beberapa daerah malah terasa lebih meningkat. Mengapa semua itu terjadi?

Paling sedikit ada tiga perspektif yang bisa dipakai untuk menjelaskannya (Zaim, 1999). Pertama, dalam perspektif teknis ekonomi krisis itu terjadi oleh karena lemahnya fundamental ekonomi, hutang luar negeri yang luar biasa besar, terjadinya defisit neraca transaksi berjalan dan sebagainya. Solusinya, meningkatkan ekspor, restrukturisasi hutang, dan sebagainya. Sementara dalam perspektif politis, krisis itu terjadi karena berkuasanya rezim yang korup dengan tatanan yang tidak demokratis.

Solusinya, melancarkan proses demokratisasi hingga pergantian rezim seperti yang sudah terjadi pada rezim Soeharto. Tapi dalam perspektif filosofis radikal, krisis tersebut terjadi bukan karena itu semua. Tapi lebih oleh karena sistem yang dipakai, yakni kapitalisme liberal, yang memang sudah cacat sejak awal dan bersifat self-destructiv.

Dalam pandangan Islam, sangatlah jelas bahwa krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi dan berlanjut menjadi krisis sosial dan politik bukanlah musibah, melainkan fasad (kerusakan). Bila musibah menurut definisi al-Qur’an sebagai peristiwa (seperti gunung meletus, gempa bumi dan sebagainya) yang terjadi di luar kuasa, kehendak dan kontrol manusia, maka fasad terjadi akibat tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan manusia sendiri yang menyimpang dari ketentuan Allah (al-Rum 41), “Telah nyata kerusakan di darat dan lautan oleh karena tangan-tangan (dosa-dosa) manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”

Muhammad Ali Ashabuni dalam kitab Shafwatu al-Tafasir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bi ma kasabat aydinnaas dalam ayat ini adalah bi sababi ma’ashinnaas wa dzunubihim (oleh karena kemaksiyatan-kemaksiyatan dan dosa-dosa yang dilakukan manusia). Maksiyat adalah setiap bentuk pelanggaran terhadap hukum Allah, yakni melakukan yang dilarang dan meninggalkan yang diwajibkan. Dan setiap bentuk kemaksiyatan pasti akan menimbulkan dosa. Dan setiap penyimpangan terhadap hukum Allah memang akan menimbulkan fasad baik menimpa dirinya sendiri ataupun masyarakat luas. Maka krisis ekonomi yang melanda Indonesia yang sengaja dinampakkan oleh Allah sesungguhnya merupakan akibat logis dari kesalahan manusia dalam menetapkan sistem ekonomi, khususnya sistem moneter, yakni   kesalahan dalam menetapkan jenis dan fungsi mata uang. Berkenaan dengan ayat ini, berkata Abul ‘Aliah, “Barang siapa mendurhakai Allah di muka bumi, maka ia telah membuat kerusakan di muka bumi, karena perbaikan di langit dan di bumi adalah dengan taat kepada-Nya” (Tafsir Ibnu Katsir).

Selama ini terbukti di tengah-tengah masyarakat, termasuk dalam penataan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di negeri yang sekularistik ini, banyak sekali kemaksiyatan dilakukan. Di Indonesia, aturan-aturan Islam memang tidak pernah secara sengaja diterapkan. Islam, meski dianut oleh mayoritas penduduk negeri ini, sebagaimana agama dalam pengertian barat, hanya ditempatkan dalam urusan individu dengan tuhannya saja. Sementara dalam urusan sosial kemasyarakatan, agama (Islam) ditinggalkan. Maka, di tengah-tengah sistem sekularistik tadi lahirlah berbagai bentuk tatanan yang jauh dari nilai-nilai agama. Yakni tatanan ekonomi yang kapitalistik, perilaku politik yang oportunistik, budaya hedonistik, kehidupan sosial yang egoistik dan individualistik, sikap beragama yang sinkretistik serta paradigma pendidikan yang materialistik.

Dalam tatanan ekonomi kapitalistik, kegiatan ekonomi digerakkan sekadar demi meraih perolehan materi tanpa memandang apakah kegiatan itu sesuai dengan aturan Islam atau tidak. Aturan Islam yang sempurna dirasakan justru menghambat.

Terhadap musibah kita diminta untuk bersabar. Dengan kesadaran tauhid, kita meyakini bahwa segala sesuatu adalah milik Allah dan akan kembali kepada-Nya (inna lillahi wa inna ilayhi raji’uun). Tapi menghadapi fasad, hanya ada satu cara: kembali ke jalan yang benar sebagaimana disebutkan dalam surah al-Rum ayat 41 di atas, yaitu jalan yang diridhai Allah SWT. Itulah syariah Islam, khususnya menyangkut masalah ekonomi dan keuangan. Tidak dengan cara lain.

Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan bukan sekadar bersifat teknis ekonomi, juga bukan sekadar penggantian rezim atau melancarkan proses demokratisasi, tapi lebih dari itu harus merupakan penggantian sistem secara total. Sistem ekonomi kapitalis yang didasarkan pada falsafah materialisme memandang manusia hanya sebagai suatu realitas material yang kosong dari ruh. Asumsi yang dijadikan pijakan analisis berangkat dari pandangan dunia yang sangat sempit, yaitu kebendaan, dan tidak pernah dicoba untuk melihat wawasan yang lebih luas lagi sebagaimana dimiliki oleh Islam yang meyakini bahwa kehidupan dunia hanyalah sekadar wasilah bagi sampainya pada kehidupan abadi di alam nanti. Hal ini menyebabkan ketidak adilan, kesenjangan ekonomi dan ketidakseimbangan psikologis, spiritual dan filosofis pada diri manusia sehingga apa yang dihasilkan oleh kemajuan ekonomi modern tidak pernah memberikan kebahagiaan sejati. Gaya hidup konsumeristik, hedonistik, individualistik makin menggejala yang pada gilirannya menimbulkan kesenjangan, anomie, kehampaan ruhani, dan yang paling mengerikan adalah proses dehumanisasi manusia dengan segala bentuk dan ekses-eksesnya seperti berkembangnya penyakit AIDS dan meningkatnya kriminalitas serta berbagai bentuk penyakit sosial dan berbagai bentuk ketidakadilan lainnya. Kesimpulannya, manusia makin jauh dari hakekat eksistensinya di dunia. Dan itu tidak dapat disembuhkan dengan sekadar meningkatkan pendapatan perkapita. Ada banyak sisi yang terabaikan oleh sistem ekonomi kapitalis.

Maka, berkutat dengan cara-cara kapitalisme dalam menyelesaikan krisis ekonomi atau ragu terhadap cara Islam, hanya akan memperpanjang krisis. Dan itu berarti memperparah keadaan yang akan semakin membuat kita menderita. Masalahnya, sistem apa yang kiranya dapat menggantikan kapitalisme setelah saudara kembarnya, sosialisme, bahkan telah lebih dulu juga mengalami kebangkrutan? Di sinilah Islam, tepatnya sistem ekonomi Islam, memiliki peluang sangat besar. Krismon ternyata membawa berkah.

Paradigma Ekonomi Berkeadilan

Risalah Islam diturunkan Allah SWT untuk mengatur hidup manusia guna   mewujudkan ketentraman hidup, bukan sekadar memenuhi kebutuhan (atau keinginan), serta menjadikan perolehan kebahagiaan (al-hasanat) di dunia dan akhirat sebagai nilai tertinggi yang hendak diwujudkan oleh manusia. Oleh karena itu, Islam menjadikan paradigma ekonomi berhubungan dengan perintah dan larangan-larangan Allah. Yakni dengan menghubungkan gagasan-gagasan yang menjadi dasar kepengurusan individu dan masyarakat, serta menjadikan langkah-langkah ekonomi sesuai dengan pendapat (‘ara), pemikiran (afkar) dan hukum (ahkam) Islam. Membatasi perbuatan ekonomi dengan syariah Islam sebagai undang-undang yang membolehkan apa yang dibolehkan Islam, melarang apa yang harus dilarang dan membatasi apa yang harus dibatasi. Jadi, ekonomi dalam Islam digerakkan di atas rel syariah. Inilah pengertian kegiatan ekonomi dalam Islam sebagai bagian dari ibadah kepada Allah yang implikasinya tidak berhenti di dunia saja, tapi sampai ke negeri akhirat karena semua itu akan dimintai pertanggungjawaban.

Keyakinan Islam juga mengatakan bahwa syariah pastilah membawa rahmah. Artinya, di dalam syariat pasti terkandung kebaikan-kebaikan, termasuk keinginan untuk menciptakan keadilan di bidang ekonomi. Bila syariah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka kebaikan-kebaikan itu akan dirasakan oleh individu maupun masyarakat. Dengan keyakinan seperti itu, disimpulkan bahwa kegiatan ekonomi yang baik adalah apa yang dikatakan baik oleh syariah dan yang buruk adalah apa yang dikatakan buruk oleh syariah (al-hasan ma hassanahu al-syar’u, al-qabih ma qabbahahu al-syar’u).

Jadi, melaksanakan sistem ekonomi Islam berarti adalah melaksanakan syariah Islam di bidang ekonomi. Dan ekonomi yang dilandaskan pada syariah, bila dilaksanakan dengan benar dan penuh amanah oleh para pelaku ekonomi, pasti dengan sendirinya akan tercipta tatanan ekonomi yang berkedilan. Sementara itu, agar syariah dapat selalu menjawab tantangan perkembangan ekonomi, ijtihad di bidang ekonomi, khususnya tentang perkara-perkara baru seperti tentang kartu kredit, smart card, e-commerce, dan sebagainya harus terus dilakukan.

Keyword artikel: KEADILAN EKONOMI, KEADILAN EKONOMI, KEADILAN EKONOMI, KEADILAN EKONOMI, KEADILAN EKONOMI, KEADILAN EKONOMI, KEADILAN EKONOMI, KEADILAN EKONOMI, KEADILAN EKONOMI


STEI HAMFARA Merupakan salah satu Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Unggulan yang mengintegrasikan model Pendidikan Tinggi Ekonomi Islam dengan Sistem Pendidikan Berpesantren.

Dengan sistem pendidikan berpesantren terbukti membuat mahasiswa STEI Hamfara sangat kuat dalam memahami Ilmu Ekonomi yang sesuai Syariah dan alumninya dikenal memiliki komitmen tinggi serta karakter tangguh dalam membumikan Ekonomi Islam serta berpegang teguh dengan nilai-nilai Islam yang merupakan rahmatan lil’aalamiin.

Di gembleng oleh dosen dan para profesional dalam bidang Ekonomi Islam serta oleh para Pakar Syariah, Pendidikan Berpesantren di STEI Hamfara Membentuk Mahasiswa menjadi Pribadi yang Professional, unggul dalam bidang Ekonomi Islam dan Ulama dalam bidang  Ilmu Agama.

Untuk Pendaftaran Calon Mahasiswa anda bisa mengunjungi:

http://steihamfara.ac.id/formulir

atau hubungi bidang promosi dan penerimaan mahasiswa baru:

CP : Wahyu Dianto,SEI
0857 2821 1006

Mu’tashim Billah M, SEI, MM
0811 255 4846
0877 3821 4846