February 7, 2017

KAPITALISME DAN PEWARISANNYA DALAM SISTEM EKONOMI INDONESIA

hamfaralogoKAPITALISME DAN PEWARISANNYA DALAM SISTEM EKONOMI INDONESIA.

Kapitalisme jelas belum menjadi sejarah meski ia telah mencetak sejarah perekonomian dalam kurun waktu yang cukup panjang dan mewarnai kehidupan manusia di berbagai wilayah, khususnya di Eropa Barat, muasal kapitalisme tumbuh dan berkembang selepas abad pertengahan yang gelap itu. Hingga kini kapitalisme masih tegak perkasa, bahkan paling perkasa, entah sampai kapan. Pemikiran, pendapat, kaidah-kaidah, praktik dan tradisi kapitalisme telah berurat akar dalam kehidupan ekonomi hampir semua negara di dunia, termasuk di negeri-negeri muslim seperti Indonesia. Bahkan negara-negara yang sebelumnya menganut paham sosialisme marksian seperti Cina, Rusia, Vietnam dan sebagainya, kini juga menerapkan kapitalisme setelah menyadari sosialisme gagal memenuhi harapan mereka. Pilihan terhadap kapitalisme pada era sekarang ini, setelah kehancuran komunisme, seolah tak terelakkan lagi.

Meski sempat pernah agak sedikit bercorak sosialistik di masa orde lama, tapi secara keseluruhan hingga saat ini sistem ekonomi Indonesia tetaplah kapitalisme. Sejarah kapitalisme Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pengaruh yang berhasil ditanamkan oleh penjajah Belanda. Praktik pembungaan uang dan perbankan ribawi adalah salah satu bentuk peninggalan kapitalisme Belanda. Banyak bank di Indonesia, sebut saja misalnya Bank Tabungan Negara yang di dirikan semasa penjajahan Belanda. Tapi yang paling berpengaruh tentu saja adalah pola pikir kapitalistik yang ternanam di benak kaum muda ketika itu yang kemudian sangat berpengaruh dalam penataan ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan hingga saat ini. Dan menemukan kristalisasinya di masa orde baru dengan mengalirnya ahli-ahli ekonomi lulusan Barat.

Ciri kapitalisme di Indonesia tampak dari asas tegaknya sistem ekonomi itu sendiri yakni sekularisme. Sekularisme mengajarkan pemisahan antara agama (Islam) dan kehidupan/negara. Bukan hanya di bidang ekonomi, agama khususnya Islam di Indonesia memang sekadar ditempatkan dalam konteks kehidupan pribadi dan Tuhannya saja. Dengan landasan sekularisme tersebut, tolok ukur yang digunakan dalam menilai sebuah kegiatan ekonomi itu baik atau buruk tentu bukan syariah Islam, melainkan manfaat. Yakni penilaian relatif manusia bahwa sebuah kegiatan disebut baik bila menguntungkan secara ekonomi meski itu tidak sesuai dengan syariah Islam. Kontroversi lokalisasi perjudian, maraknya pornografi di berbagai media, masih kukuhnya perbankan ribawi dan institusi keuangan ribawi lainnya adalah sebagian contoh dari bahwa tolok ukur dari sistem ekonomi Indonesia yang kapitalistik adalah sekadar manfaat I’tibari (dugaan) yang tentu saja sangat bersifat spekulatif dan materialistik. Artinya, manfaat yang dimaksud hanyalah perkiraan dan tidak hakiki. Dalam praktiknya, banyak sekali hal yang semula dinilai bermanfaat, seperti riba, tapi belakangan makan nyata kemudharatannya.

Bukan hanya itu, kapitalisme juga telah mengajarkan kebebasan kepemilikan (hurriyatut tamalluk), juga reduksi peran negara dalam ekonomi. Gencarnya program privatisasi BUMN dan sektor publik akhir-akhir ini sesungguhnya berpangkal dari kaburnya konsep kepemilikan. Bila   dalam syariah Islam ada kepemilikan individu, kepemilikkan umum dan kepemilikan negara dimana negara berperanan sangat sentral dalam pengelolaan milik umum dan negara, dalam kapitalis yang ada adalah kepemilikan individu (yang kemudian menjelma menjadi MNC – multinational corporation). Negara berperanan sangat minim. Swasta ditonjolkan termasuk dalam pengelolaan milik umum. Privatisasi sektor publik (jalan, air, keretaapi misalnya) dan BUMN terutama untuk yang mengelola sektor publik jelas merupakan cara-cara kapitalistik yang abai terhadap prinsip kepemilikan dan pengelolaan kepemilikan yang benar.

Sementara, kebebasan kepemilikan yang diajarkan kapitalisme mendorong orang untuk membelanjakan hartanya sesuka hati. Tidak ada kaidah-kaidah agama di dalamnya. Yang penting, senang dan sah karena itu uang miliknya. Pola pikir semacam ini mendorong gaya hidup hedonistik dan menciptakan lingkaran setan dalam ekonomi. Fenomena maraknya narkoba, perjudian, pelacuran, miras dan sebagainya yang intensitasnya makin besar sehingga makin susah diberantas sesungguhnya berpangkal dari cara berpikir seperti ini, disamping dianggap semua itu sebagai barang dan jasa ekonomi sehingga boleh diusahakan.

Sampai di sini, bisa dipahami bila warna kehidupan politik, sosial, budaya dan agama di Indonesia seperti yang terlihat saat ini. Semua tidak lain karena pengaruh kapitalisme. Money politics, politik kekuasaan demi harta dan tahta semata dalam dunia politik kontemporer misalnya jelas berpangkal dari pandangan kapitalistik. Corak pakaian yang seksi, pergaulan bebas, pub, kafe, diskotik, pornografi, porno aksi dalam lagu, musik dan tari serta narkoba, mall, gaya hidup hedonistik dan sebagainya jelas pula merupakan suasana sosial dan budaya akibat kapitalisme. Sekali lagi, itu semua bukan baru berjalan, tapi sudah merupakan warisan dari pemikiran, pendapat, kaidah, praktik dan tradisi kapitalisme yang diajarkan semenjak Belanda menjajah Indonesia.

Sementara itu, semenjak keruntuhan komunisme dan berakhirnya perang dingin di penghujung tahun 80-an, menurut Didin S. Damanhuri (Problem Utang dalam Situasi “Hegemoni Ekonomi Global, 2000) praktis secara politik dunia memasuki periode Pax Americana. Yakni semua negara mau tidak mau harus melakukan political adjustment terhadap kekuatan politik dan militer AS dan sekutu-sekutunya. Dan ini membawa konsekuensi secara ekonomi, dimana dunia juga masuk secara monolitik ke dalam sistem perekonomian global neo-liberal kapitalistik yang terlembagakan kedalam perjanjian-perjanjian internasional seperti WTO. Keadaan ini membawa pengaruh dan perubahan-perubahan yang sangat dahsyat. Diantaranya adalah di bidang finansial.

Pada awal tahun 1980, kalangan MNC yang bermula berpangkalan di AS dalam rangka meningkatkan kapasitas permodalan, mereka memanfaatkan dana-dana nganggur semisal yang berada di lembaga-lembaga dana pensiun, asuransi dan sebagainya. Juga memburu dana murah di pasar modal atau bermain valas dalam pasar uang. Cara ini lantas menjalar ke negara-negara industri lainnya di Eropa dan Jepang, kemudian ke negara-negara industri baru: Singapura, Hongkong dan seterusnya, hingga menghinggapi semua negara dan menjalar ke semua level perusahaan. Keadaan itu membuat terjadinya peningkatan arus moneter yang luar biasa dahsyatnya tanpa diimbangi oleh peningkatan arus barang dan jasa yang setara.

Pakar manajemen dunia Peter Drucker menyebut gejala ketidakseimbangan antara arus moneter serta arus barang dan jasa tersebut sebagai “decoupling”. Apalagi, bersamaan dengan itu marak pula fenomena kegiatan ekonomi dan bisnis spekulatif (terutama di dunia pasar modal, pasar valas dan properti), sehingga dunia terjangkit penyakit ekonomi balon (buble economy). Sebuah ekonomi yang besar dalam perhitungan kuantitas moneternya, namun tak diimbangi oleh sektor riil bahkan sektor riil iitu amat jauh ketinggalan. Sebagai perbandingan, dana yang berputar di sektor non riil dalam satu tahun berjumlah sekitar 700 trilyun dolar AS, sementara di sektor riil hanya sekitar 7 trilyun dolar AS, atau hanya seperseratusnya. Hal ini menunjukkan bahwa uang kini makin tidak lagi sekadar sebagai alat tukar tapi telah menjadi komoditas yang diperjualbelikan atau dispekulasikan, dimana orang dapat meraup keuntungan milyaran dolar dalam waktu sekejap, tapi dalam sekejap lagi kemudian rugi milyaran dolar juga.

Satu lagi fenomena dalam hegemoni ekonomi global adalah adanya jebakan utang atau debt trap. Dengan utang yang kini berjumlah lebih dari 200 milyar dolar AS, maka Indonesia misalnya, praktis menjadi negara pengutang terbesar di dunia. Bila sebelumnya utang dianggap sebagai jalan keluar pintas untuk memburu target pertumbuhan, semenjak tahun 80-an telah dipersepsikan sebagai bentuk baru kolonialisme dan imperialisme.

Jebakan Mematikan

 

Menurut Rudolf H. Strahm (Kemiskinan Dunia Ketiga, 1999), sebab utama utang negara-negara berkembang adalah politik negara-negara industri yang menjual produk ekspornya dengan kredit yang diobral ke negara-negara tersebut. Motto mereka adalah, “beli sekarang bayar belakangan”. Karena, hanya dengan politik ini negara-negara industri bisa mengatasi krisis penjualan barang-barang produk dunia industri mereka. Pada prinsipnya, negara maju hanya menjadikan negara berkembang sebagai tempat sampah untuk membuang kelebihan industrinya.

Sebab dan akibat utang negara-negara berkembang bagaikan sebuah spiral. Jalan spiral diawali dari gangguan (defisit) pada neraca pembayaran negara-negara berkembang yang disebabkan oleh: Pertama, nilai impor negara-negara berkembang lebih besar dari nilai ekspornya, sehingga praktis biaya impor yang terus membengkak tersebut harus dibiayai dengan kredit luar negeri (utang untuk impor). Dan ini dilakukan oleh negara industri sebenarnya sudah sejak terjadinya krisis ekonomi dunia tahun 1974, dimana ketika itu negara-negara industri berusaha menjual hasil kelebihan produksinya ke negara-negara berkembang dengan jalan memberikan kredit ke negara-negara tersebut. Kedua, anggaran belanja negara-negara yang utang luar negerinya sangat besar seperti Brasil, Meksiko, Argentina, Indonesia sangat dibebani oleh laba yang sangat kecil (karena laba yang didapat ditarik kembali keluar) dan keharusan membayar lisensi pada perusahaan-perusahaan multinasional yang membuka usahanya di negara-negara tersebut. Ketiga, pelarian modal secara ilegal oleh orang-orang kaya setempat.

Defisit neraca pembayaran ini mau tak mau harus ditutup dengan pinjaman luar negeri. Sementara itu, bank-bank asing saling berlomba untuk memberikan kredit dan pinjaman kepada negara-negara berkembang yang pada akhirnya menyebabkan utang membengkak karena tagihan yang jatuh tempo dan bunga yang harus dibayarkan jumlahnya telah melampaui kredit baru yang akan didapat.

Didik J. Rachbini (Risiko Pembangunan yang dibimbing Utang, 1995) mengatakan bahwa utang luar negeri yang tidak terkendali adalah beban yang berat bagi sistem ekonomi, yang dalam jangka panjang akan membahayakan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Faktor-faktor seperti itulah yang sesungguhnya merupakan titik kritis dari pengelolaan ekonomi secara makro, meskipun lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan World Bank selalu memprediksikan pertumbuhan ekonomi optimis.

Di Indonesia, utang luar negeri ternyata telah mengisi tidak kurang dari 40 persen defisit untuk pengeluaran pembangunan. Padahal pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh seberapa besar pengeluaran pembangunan, yang diputuskan pemerintah setiap tahun. Pada sisi pengeluaran rutin, APBN kita dijebak oleh pengembalian utang pokok dan bunganya.

Dari tahun ke tahun karena peningkatan penerimaan pajak yang meningkat dan peranan minyak yang masih dominan, tabungan pemerintah relatif memadai. Tapi jumlah tabungan yang dikumpulkan dari keringat rakyat dan eksploitasi sumber alam, habis sama sekali, bahkan tidak cukup untuk membayar cicilan utang pokok dan bunganya setiap tahun. Jadi, jika kita tidak mendapat utang baru dari negara donor, praktis kita tidak dapat membangun karena tidak ada dana yang tersisi untuk pembangunan langsung. Semua dana yang diperoleh habis digunakan untuk membayar cicilan utang dan bunganya.

Lebih naif lagi bahwa pola pembangunan yang dibimbing utang luar negeri lebih banyak didikte negara-negara donor dan sebagian besar dari aliran uang tersebut kembali ke negara asalnya. Untuk kasus ODA Jepang, menurut Prof. Murai sekitar 70 persen dari nilai total pinjaman kembali ke negara asalnya melalui perusahaan-perusahaan yang menjadi pelaksana proyek pembangunan tersebut. Melalui mekanisme pelaksanaan yang diatur, maka kontraktor dan segala penyediaan kebutuhan pembangunan lewat jalur utang di negara peminjam didominasi oleh negara donor.

Walhasil, negara berkembang harus membayar lebih banyak daripada yang mereka dapatkan. Menurut Didik J. Rachbini, selama periode sembilan tahun terakhir dana yang dari negara donor ke negara pengutang sebesar 927 milyar dolar AS. Tapi pada periode yang sama negara-negara pengutang itu mengalirkan balik 1.345 milyar dolar AS ke negara-negara pemberi utang. Artinya, melalui mekanisme utang luar negeri ini, negara-negara dunia ketiga kini malah justru memberi subsidi kepada negara maju.

 

IMF: Penolong atau Penyolong?

 

Apabila negara penerima utang tidak mampu membayar utang-utangnya, negara-negara dan bank-bank pemberi kredit akan bertindak bersama-sama dan melapor pada International Monetery Fund (IMF) sebagai badan yang berwenang. IMF hanya akan memberikan kredit baru kepada negara pengutang untuk membayar utang berikut bunganya, bila negara tersebut bersedia memenuhi persyaratan-persyaratan politis yang diajukan.

IMF berfungsi sebagai polisi keuangan untuk negara-negara penerima utang. IMF, sebagaimana juga berbagai grup Bank Dunia lainnya, tidak mengenal sistem satu negara satu suara. Di sana kekuatan suara ditentukan oleh kekuatan ekonomi dan kekuatan modal yang disetor. Ternyata, 20 negara industri menguasai 59% suara di IMF, 63% di Bank Dunia, dan 61% di IDA (International Development Association). Di masing-masing lembaga itu, AS menguasai 19 % suara.

Di negara-negara berkembang yang sedang dalam kesulitan, seperti Indonesia, dan oleh karenanya harus tunduk patuh pada kemauan IMF, IMF tampak seperti pencekik berdarah dingin. Tuntutan-tuntutan di bidang politik dan ekonomi yang diajukan IMF biasanya berjalan seperti ini: Menghapus subsidi bahan pokok (Indonesia telah menghapus sebagian subsidi BBM yang membuat harganya menaik) yang akan meningkatkan harga bahan pokok; mengurangi pengeluaran sosial yang akan merugikan pusat kesehatan, sekolah dan badan-badan sosial; membolehkan laba ditarik ke luar negeri melalui kebijakan rezim devisa bebas yang akan menguntungkan perusahaan multinasional.

Pil pahit dari IMF yang harus ditelan ini secara sistematis akan mengurangi daya beli kaum lemah masyarakat tersebut. Karena, negara yang bersangkutan harus menghemat pengeluarannya guna membayar utang dan bunga. Mottonya, “buat ekspor, bukan buat makan”. Tindakan pengencangan ikat pinggang tanpa pandang bulu ini selalu menimbulkan kerusuhan sosial. Tanpa campur tangan aparat keamanan dan militer, keputusan politik tadi tidak akan bisa dijalankan. Pendek kata, mekanisme utang ini hanya akan menyebabkan makin terinjaknya kaum lemah hingga terdesak jauh di bawah garis kemiskinan. Oleh karenanya, proses ini lebih pantas disebut pembangunan yang salah arah.

Akibatnya, krisis utang membawa keruntuhan sistem ekonomi dan kekacauan politik. Bunga dan cicilan yang harus dibayar memaksa rakyat negara tersebut terus-menerus mengencangkan ikat pinggang. Dan kebijaksanaan ekonomi yang didikte oleh pihak luar pada dasarnya hanya akan tambah menyengsarakan kalangan bawah bangsa tersebut. Kini akibat utang negara, rata-rata setiap orang Argentina memikul utang luar negeri sebesar 1.560 dolar AS, setiap orang Meksiko 1.300 dolar, Brasil 800 dolar dan Tanzania 100, dimana untuk melunasinya masing-masing perlu menyerahkan seluruhnya tanpa kecuali hasil ekspor negara itu selama 4,6 tahun, 4,2 tahun, 4,2 tahun dan 3,4 tahun. Dengan hutang yang sekitar 200 milyar dolar AS, berarti tiap penduduk Indonesia menanggung utang luar neger sebesar 1000 dolar AS.

Ironinya lagi, utang dan cicilan juga mengakibatkan pembagian yang tidak merata. Laba hanya dikuasai oleh segelintir orang, tapi bebannya harus dipikul oleh mayoritas. Orang yang menikmati keuntungan dari utang ini biasanya hanyalah kalangan atas yang jumlahnya sangat sedikit, melalui impor kendaraan bermotor atau barang-barang mewah. Sementara beban berat untuk melunasi utang dan membayar bunganya harus dipikul oleh rakyat secara umum.

Soal bunga, jangan dikira jumlahnya cuma sedikit. Untuk kasus Brasil, setiap kenaikan 1% bunga utang luar negeri sama artinya dengan mengekspor sia-sia sekitar seperempat hasil panen kopinya atau seluruh hasil panen coklatnya. Bagi seluruh negara dunia ketiga yang tidak mempunyai minyak bumi, tiap kenaikan suku bunga sebesar 1%, berarti menaikan bunga utang sebesar 3,5 milyar dolar atau sekitar 28 trilyun rupiah!

Maka, “Tidak ada satu negara pun di bawah strategi Bank Dunia dan IMF yang menunjukkan prestasi baik dalam pembangunan ekonominya. Kebanyakan negara-negara yang mengadopsi strategi dan berutang pada lembaga-lembaga multilateral tersebut terjerembab ke dalam jebakan utang yang membahayakan,” demikian simpulan dari seminar ekonomi di Univ. Boston AS, beberapa tahun lalu.

 

Sikap Menghadapi Utang dan Kapitalisme

Apakah ada penyelesaian yang tepat untuk menanggulangi krisis utang dan berbagai krisis yang lain di negara-negara dunia ketiga? Benyamin Weiner, presiden perusahaan Probe Internasional Stanford, menjawab “tidak ada”. Jumlah utang, yang telah mencapai lebih dari setengah trilyun dolar AS pada pertengahan tahun 1980-an tidak akan pernah terbayar kembali, bahkan cenderung membengkak dari waktu ke waktu. Sampai tahun 1990, akumulasi utang negara-negara berkembang telah mencapai lebih dari 900 milyar dolar AS.

Bahkan Henry Kissinger juga merasa pesimis terhadap upaya-upaya untuk menyelesaikan masalah krisis utang negara-negara berkembang. Karena setiap utang baru yang diperoleh harus dibayarkan kembali untuk pembayaran cicilan plus bunga. Cara yang terakhir inilah yang disebut “gali lobang tutup lobang”. Celakanya, lobang yang digali selalu lebih dalam dari tanah untuk menutupnya. Akhirnya lobang yang digali, kian hari kian dalam. Inilah cara penyelesaian paling buruk dan memeras dunia ketiga. Kissinger mengatakan, “kita berada di dalam suatu periode yang rumit dari apa yang boleh anda sebut sebagai kapitalisasi bunga, yakni peminjaman uang baru yang kemudian kembali lagi dalam bentuk bunga, yang selalu membuat utang selalu bertambah”

Menghadapi problematika utang luar negeri dan dominasi kapitalisme, khususnya di negeri-negari muslim, paling tidak ada tiga kelompok sikap umat: Pertama, kelompok progresif radikal. Kelompok ini melihat bahwa utang luar negeri sekarang bukan lagi sekadar sebagai instrumen ekonomi belaka. Tapi lebih sebagai alat politik untuk melanggengkan dominasi ekonomi global, khususnya terhadap dunia ketiga yang kebanyakan merupakan negara muslim. Oleh karena itu, mengharapkan ada penyelesaian rasional atas problematika hutang tak ubahnya seperti meminta kepada lawan untuk merubah strategi disaat ia tahu sedang di atas angin. Itu hil yang mustahal. Oleh karena itu harus ada tindakan yang sangat berani untuk menolak sama sekali pembayaran bunga karena bunga itu haram, menyetop pinjaman berikutnya dan memaksakan penjadwalan pembayaran utang-utang pokok. Lebih dari itu, mengusulkan perombakan bahkan pergantian sistem ekonomi kapitalis menjadi sistem ekonomi yang berkeadilan (sistem ekonomi Islam)

Kedua, kelompok progresif-realistik. Kelompok ini menyadari bahayanya jebakan utang. Tapi, meninggalkannya sama sekali adalah suatu yang tidak mungkin. Belum lagi memperhitungkan reaksi dari negara maju yang mungkin saja melakukan sanksi ekonomi berupa embargo atau bahkan tindakan militer kepada negara yang dinilainya tidak kooperatif.   Ketiga, kelompok kompromistik, yang menilai bahwa ini adalah suatu kenyataan, yang sekalipun pahit, harus dihadapi, sambil terus mencari formula penyelesaikan yang menguntungkan semua pihak. Tapi mungkinkah, disaat dunia telah dirasuki oleh adagium might is right?

Wallahu’alam bi al-shawab

 

Keyword artikel: KAPITALISME DAN PEWARISANNYA DALAM SISTEM EKONOMI INDONESIA, KAPITALISME DAN PEWARISANNYA DALAM SISTEM EKONOMI INDONESIA


STEI HAMFARA Merupakan salah satu Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Unggulan yang mengintegrasikan model Pendidikan Tinggi Ekonomi Islam dengan Sistem Pendidikan Berpesantren.

Dengan sistem pendidikan berpesantren terbukti membuat mahasiswa STEI Hamfara sangat kuat dalam memahami Ilmu Ekonomi yang sesuai Syariah dan alumninya dikenal memiliki komitmen tinggi serta karakter tangguh dalam membumikan Ekonomi Islam serta berpegang teguh dengan nilai-nilai Islam yang merupakan rahmatan lil’aalamiin.

Di gembleng oleh dosen dan para profesional dalam bidang Ekonomi Islam serta oleh para Pakar Syariah, Pendidikan Berpesantren di STEI Hamfara Membentuk Mahasiswa menjadi Pribadi yang Professional, unggul dalam bidang Ekonomi Islam dan Ulama dalam bidang  Ilmu Agama.

Untuk Pendaftaran Calon Mahasiswa anda bisa mengunjungi:

http://steihamfara.ac.id/formulir

atau hubungi bidang promosi dan penerimaan mahasiswa baru:

CP : Wahyu Dianto,SEI
0857 2821 1006

Mu’tashim Billah M, SEI, MM
0811 255 4846
0877 3821 4846