February 2, 2017

INOVASI MODEL INDEKS PENGUNGKAPAN (DISCLOSURE INDEXS) LAPORAN KEUANGAN PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA

hamfaralogoINOVASI MODEL INDEKS PENGUNGKAPAN (DISCLOSURE INDEXS) LAPORAN KEUANGAN PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA. Pelaksanaan sistem perbankan syariah di Indonesia sedang memasuki masa pematangan. Peningkatan kinerja perbankan syariah sejak tahun 1992 hingga kini mengalami perkembangan yang mengesankan. Namun dari aspek regulasi dan ketentuan perundang-undangan masih terbatas, ini disebabkan standart yang digunakan untuk melaksanakan praktik perbankan syariah

baru disahkan pada awal tahun 2003. Standart tersebut adalah PSAK yaitu Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan untuk lembaga keuangan syariah dan Pedoman Akuntansi Perbankan syariah Indonesia (PAPSI). Menyusul revisi standart akuntansi keuangan yaitu PSAK No 1 sampai dengan 10 yang lebih fokus pada masing-masing produk perbankan.

PSAK dan PAPSI digunakan secara resmi oleh perbankan syariah di Indonesia pada permulaan tahun 2003. Sedangkan praktik perbankan syariah terdahulu adalah berdasarkan kepada fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia, namun dari aspek pengawasannya, masih di bawah pengawasan Bank Indonesia yang merupakan Bank Sentral. Fakta menunjukkan usia perbankan syariah sudah begitu lama, dimulainya pembukaan Bank Mu‟amalat Indonesia pada tahun 1992, namun dari aspek undang-undang belum sepenuhnya mendukung operasional perbankan syariah.

Perbedaan yang paling mendasar dalam praktik perbankan konvensional dengan perbankan syariah ialah perbankan konvensional menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman dengan tingkat bunga berdasarkan tingkat suku bunga Bank Indonesia. Sedangkan perbankan syariah menggunakan konsep-konsep pembiayaan dalam bentuk jual beli seperti murabahah, salam dan istishna, sedangkan konsep bagi hasil seperti musyarakah dan mudharabah, jasa perbankan syariah ialah Qard, Hiwalah, dan Rahn, sedangkan sewa beli antara lain Ijaroh wa iqtina dan Ijaroh muntahiyyah bitamlik.

Dalam praktik mu‟amalah khususnya pada perbankan syariah di antara pihak-pihak yang menjalankan hubungan bisnis seharusnya mengikuti ketentuan-ketentuan mengenai syarat- syarat yang berlaku, khususnya dalam kaedah fiqih, diantaranya perlu adanya hukum perikatan dalam Islam yang berlaku dalam praktik mu‟amalah, sebab hukum perikatan Islam ini akan memberikan kekuatan hukum kedua belah pihak yang bersepakat dalam menjaga hubungan bisnis yang dijalankan oleh kedua belah pihak, untuk berlaku amanah dan adil sesuai dengan ketentuan syariah Islam.

Hukum Perikatan Islam atau kontrak dalam Islam adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonomi dan bisnis. Pembahasan tentang perikatan sangat berkaitan dengan transaksi yang berkaitan dengan kebendaan atau harta kekayaan (QS.Surat (4): 29; QS.Surat (2):198, 275 dan 282; QS.Surat (73): 20)2 . Hukum perikatan Islam merupakan kaedah hukum yang bersumber dari Al-Qur‟an, As-Sunnah dan Ar- Ra‟yu (Ijtihad) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi (Tahir Azhary 1998).

Hukum perikatan Islam sebagai bagian dari hukum Islam di bidang Mu‟amalah, memiliki sifat “terbuka” yang berarti segala sesuatu di bidang mu‟amalah boleh dilakukan penyesuaian apabila ia tidak bertentangan atau melawan larangan yang sudah ditentukan dalam Al-Qur‟an dan As-Sunah. Inilah yang memungkinkan hukum perikatan Islam bisa mengikuti perkembangan zamannya serta keadaan yang berlaku dalam mu‟amalah. Karena itu praktik mu‟amalah yang berlaku pada masa ini merupakan penyesuaian yang telah dilakukan dengan tetap berasaskan pada kaedah-kaedah hukum Islam yang berlaku.

Menurut PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah (SAK,2007: par 183-185) dinyatakan bahwa salah satu sumber utama untuk meraih kepercayaan publik adalah tingkat kualitas informasi yang diberikan kepada publik, dimana bank syariah harus mampu meyakinkan publik bahwa mereka memiliki kemampuan dan kapasitas di dalam mencapai tujuan-tujuan financial maupun tujuan-tujuan yang sesuai dengan syariat Islam. Karena itu, membangun sebuah sistem akuntansi dan audit yang bersifat standart telah menjadi kebutuhan utama yang harus dipenuhi, menyangkut pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam sebuah sistem akuntansi.

Akuntansi syariah ini untuk menghindari terjadinya praktek kecurangan seperti earning management, income smoothing, window dressing, lapping dan teknik-teknik lainnya yang biasa digunakan oleh manajemen perusahaan konvensional dalam penyusunan laporan keuangan. Akuntansi syariah bukan selalu bicara angka. Sebaliknya, domain akuntansi juga mengukur perilaku (behavior). Konsekuensinya, akuntasi syariah menjadi pelopor dalam penegakan ketertiban pembukuan, pembagian yang adil, pelarangan penipuan mutu, timbangan, bahkan termasuk mengawasi agar tidak terjadi benturan kepentingan antara perusahaan yang bisa merugikan kalangan lain. Dalam penyusunan akuntansi syariah kemungkinan ada persamaan dengan akuntansi konvensional khususnya dalam teknik dan operasionalnya. Sebagai contoh dalam bentuk pemakaian buku besar, sistem pencatatan, proses penyusunan bisa sama.

Tentang jalan bisnis yang benar, mencari karunia Allah dengan berniaga yang benar, larangan makan riba, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, mencatat transaksi dan mengimlakkan hutang serta perbedaan akan kembali mengemuka ketika membahas subtansi dari isi laporannya, karena berbedanya filosofi (Syauqi, 2005).

Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh kalangan perbankan syariah saat ini adalah standarisasi sistem akuntansi dan audit, yang bertujuan untuk menciptakan transparansi keuangan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan keuangan kepada masyarakat. Diketahui bahwa diantara kunci kesuksesan suatu bank syariah sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan publik terhadap kekuatan finansial bank yang bersangkutan, dan kepercayaan terhadap kesesuaian operasional bank dengan sistem syariah Islam. Kepercayaan ini terutama kepercayaan yang diberikan oleh para depositor dan investor, dimana keduanya termasuk stakeholder utama system perbankan di dunia (Syauqi, 2005).

Isu pengungkapan (disclosure) merupakan isu yang penting dibidang akuntansi, karena merupakan bagian dari masalah Corporate Governance, di mana aspek pengungkapan merupakan salah satu prinsip-prinsip Corporate Governance yang baik dalam sebuah lembaga. Mengakomodir kepentingan para pihak yang berkaitan dengan suatu perusahaan, seperti investor, pengelola dan pihak-pihak lainnya. Prinsip-prinsip Corporate Governance yang baik akan dapat dilaksanakan dengan efektif jika terbentuk hubungan yang harmoni antara aspek- aspek: a) hukum atau peraturan sebagai acuan untuk bertindak agar sesuai dengan norma yang berlaku, b) kepatuhan perusahaan terhadap hukum atau peraturan yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh perusahaan, c) penegakan hukum yang dilaksanakan secara adil oleh pihak yang berkepentingan, dan d) proses yang selalu mengacu kepada perilaku beretika dalam mengurus perusahaan dan menempatkan etika sebagai budaya perusahaan yang perlu didukung oleh semua pegawai perusahaan (Baridwan 2001).

Isu Corporate Governance muncul di dalam organisasi apabila terdapat dua keadaan yang terjadi (Hart 1995). Pertama, adanyanya bentuk kepentingan antara anggota organisasi, misalnya pemilik, manajer, pekerja, atau pengguna. Kebiasaannya ini disebut masalah agensi yaitu masalah agen, yang paling umum adalah terjadi pada pemilik yang merupakan pihak berkepentingan dan manajer sebagai agen pada struktur pemilikan (Jensen dan Meckling 1976). Kedua, biaya transaksi dengan masalah agensi tidak dapat dihapuskan melalui kontrak. Biaya transaksi merupakan biaya dalam membuat pertukaran atau perbelanjaan pengeluaran tidak langsung (indirect production expences).

pertanggungjawabankannya.

Permasalahan agensi dalam hubungan antara pemilik modal (shohibul maal) dengan pengelola (mudhorib) dalam masalah ini adalah berkaitan dengan bagaimana rumitnya pemilik modal dalam memastikan bahwa dana yang diivestasikan tidak diambilalih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan, sehingga tidak mendapatkan return. Corporate Governance diperlukan untuk mengurangi permasalahan agensi antara pemilik dengan manajer. Sebagaimana dijelaskan Shleifer dan Vishny (1997), Corporate Governance berkaitan dengan cara atau mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh return yang sesuai dengan investasi yang telah ditanamkan.

Keyword artikel: INOVASI MODEL INDEKS PENGUNGKAPAN (DISCLOSURE INDEXS) LAPORAN KEUANGAN PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA, INOVASI MODEL INDEKS PENGUNGKAPAN (DISCLOSURE INDEXS) LAPORAN KEUANGAN PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA


STEI HAMFARA Merupakan salah satu Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Unggulan yang mengintegrasikan model Pendidikan Tinggi Ekonomi Islam dengan Sistem Pendidikan Berpesantren.

Dengan sistem pendidikan berpesantren terbukti membuat mahasiswa STEI Hamfara sangat kuat dalam memahami Ilmu Ekonomi yang sesuai Syariah dan alumninya dikenal memiliki komitmen tinggi serta karakter tangguh dalam membumikan Ekonomi Islam serta berpegang teguh dengan nilai-nilai Islam yang merupakan rahmatan lil’aalamiin.

Di gembleng oleh dosen dan para profesional dalam bidang Ekonomi Islam serta oleh para Pakar Syariah, Pendidikan Berpesantren di STEI Hamfara Membentuk Mahasiswa menjadi Pribadi yang Professional, unggul dalam bidang Ekonomi Islam dan Ulama dalam bidang  Ilmu Agama.

Untuk Pendaftaran Calon Mahasiswa anda bisa mengunjungi:

http://steihamfara.ac.id/formulir

atau hubungi bidang promosi dan penerimaan mahasiswa baru:

CP : Wahyu Dianto,SEI
0857 2821 1006

Mu’tashim Billah M, SEI, MM
0811 255 4846
0877 3821 4846